GenPI.co - Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi mengingat pemerintah tentang keputusan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Fahmy mengatakan kenaikan harga pertalite menjadi Rp 10.000 dan harga solar menjadi Rp 8.500 sudah pasti akan menyulut inflasi.
"Kontribusi inflasi kenaikan harga pertalite diperkirakan sebesar 0,93 persen. Kenaikan harga solar diperkirakan sebesar 1,04 persen, sehingga sumbangan inflasi kenaikan pertalite dan solar diperkirakan bisa mencapai 1,97 persen," ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (23/8/2022).
Pada Juli 2022 angka inflasi telah menyentuh 5,2 persen secara year on year (yoy), sehingga total inflasi ketika harga BBM bersubsidi naik bisa mencapai 7,17 persen (yoy).
Fahmy menyebut angka inflasi itu jauh lebih tinggi dibandingkan inflasi yang terjadi tahun lalu yang berada pada kisaran 3 persen (yoy).
"Dengan inflasi sebesar 7,17 persen akan memperburuk daya beli dan konsumsi masyarakat, sehingga akan menurunkan pertumbuhan ekonomi yang sudah dicapai dengan susah payah sebesar 5,4 persen," jelasnya.
Selain itu, inflasi sebesar 7,17 persen akan membuat harga kebutuhan pokok meroket yang memperberat beban rakyat.
"Rakyat miskin yang tidak pernah menikmati subsidi BBM lantaran tidak punya kendaraan bermotor juga harus berkorban akibat kebaikan harga BBM bersubsidi," tuturnya.
Dalam berbagai kesempatan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa opsi kebijakan yang akan dipilih terkait subsidi BBM adalah tidak memberatkan beban rakyat miskin.
Fahmy menilai Jokowi mengisyaratkan tidak menaikkan harga BBM subsidi dalam waktu dekat karena pertaruhannya cukup besar.
"Memang beban APBN untuk subsidi energi membengkak hingga mencapai Rp 502,4 triliun. Beban subsidi itu adalah total anggaran subsidi energi yang terdiri dari subsidi BBM, elpiji tiga kilogram, dan listrik," jelasnya. (antara)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News