Mal Pelayanan Publik Sarana Pemerintah Melihat Potensi Investasi Daerah

GenPI.co - Ranah Minang terus menunjukkan progres dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, termasuk kemudahan mengurus perizinan.

Selain itu, kehadiran mal pelayanan publik (MPP) juga menuntut pemerintah jeli mendorong kemudahan berusaha dan berinvestasi di daerahnya sehingga bisa meningkatkan pertumbuhan perekonomian.

“Kita (pemerintah, red) dituntut lebih cermat dalam melihat berbagai potensi untuk memajukan daerah kita dengan memaksimalkan segala sumber daya yang ada,” ujar Plt. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Mahfud MD saat memberikan sambutan dalam Peresmian Bersama MPP Kota Pariaman dan Kota Bukittinggi secara virtual, Rabu (31/08).

BACA JUGA:  Soal Penghapusan Honorer, Bamsoet Minta KemenPAN-RB Pelan-pelan

MPP menjadi upaya bersama untuk mengubah wajah baru birokrasi yang lebih modern, humanis, namun tetap mengutamakan kenyamanan bagi masyarakat.

Oleh karena itu, seluruh jajaran pimpinan di Kota Pariaman dan Kota Bukittinggi diharuskan berpartisipasi aktif dalam perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan di MPP.

BACA JUGA:  Soal Penghapusan Honorer, Ombudsman Minta Ini ke KemenPAN-RB

Untuk mencapai hal itu, perlu didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi dalam menjalankan proses bisnis di MPP.

“Teruslah berinovasi, tingkatkan kompetensi SDM yang profesional, melayani, dan handal dalam penguasaan teknologi informasi,” tuturnya.

BACA JUGA:  Honorer Bertemu Pejabat KemenPAN-RB, Pulang Bawa Informasi Ini

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sumatra Barat Adib Alfikri menjelaskan investasi menjadi salah satu modal dasar bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Dia mengatakan iklim investasi yang kondusif seperti adanya kepastian hukum, stabilitas politik dan jaminan keamanan, kebijakan pemerintah yang pro investasi, serta tersedianya sarana prasarana yang memadai menjadi factor utama yang dapat meningkatkan calon investor.

“Hal ini tentunya perlu menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah Provinsi Sumatra Barat,” ujarnya.

Sejauh ini, Sumatra Barat telah menghadirkan empat MPP, yakni MPP Kota Padang, MPP Kota Payakumbuh, MPP Kota Pariaman, dan MPP Kota Bukittinggi.

“Dengan bertambahnya jumlah MPP yang beroperasional di Sumbar, diharapkan dapat meningkatkan kinerja PTSP dan mendorong kemudahan berusaha di daerah sehingga mampu menjadi daya ungkit bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (*)