Ekonom Blak-blakan Ada Ancaman Besar Mengintai di Indonesia pada 2023

GenPI.co - Semua pihak diingatkan untuk berhati-hati dalam menentukan kebijakan fiskal di 2023, agar Indonesia siap menghadapi ancaman resesi di tingkat global sekaligus dapat menjaga inflasi.

Hal itu disampaikan Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal saat dihubungi di Jakarta, Senin (24/10/2022).

Dia menambahkan, antisipasi tersebut penting mengingat Indonesia menargetkan defisit dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) telah kembali di bawah 3 persen PDB pada 2023.

BACA JUGA:  Beri Dampak Positif, Pembangunan BTS Kominfo Gerakkan Ekonomi Masyarakat

"Ancaman resesi global semestinya disikapi dengan kebijakan fiskal yang lebih berhati-hati dalam hal melakukan normalisasi kebijakan pada 2023," tegas Faisal.

Selain itu, pelaksanaan kebijakan fiskal harus dilakukan secara hati-hati agar tidak mengganggu kegiatan perekonomian dalam negeri.

BACA JUGA:  Catatan Dahlan Iskan soal Ekonomi Tiongkok: Kerelaan Anda

Sekaligus mampu memperkuat daya tahan masyarakat terhadap krisis.

"Semestinya dalam kondisi dimana ada ancaman tekanan global, kebijakan fiskal mestinya menjadi tameng supaya resesi itu tidak menular ke dalam negeri, sebagai shock absorber istilahnya," kata Faisal.

BACA JUGA:  Terjebak dalam Kesulitan Ekonomi, Nasibku Berubah Setelah Bertemu Dia

Salah satu contoh kebijakan fiskal yang bisa diterapkan, misalnya menggunakan skala prioritas dalam melepaskan insentif atau mengurangi insentif, dengan mempertimbangkan dampak lanjutan kepada sektor perpajakan.

Selain itu, pengendalian inflasi juga perlu dilakukan berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait mengingat kebijakan yang kontraproduktif dapat menjadi boomerang atau justru mendorong inflasi.

"Seperti kemarin melepaskan subsidi atau tidak menaikkan harga BBM bersubsidi, ini kan justru mendorong inflasi. Jangan ada kebijakan yang sama seperti itu, karena akan lebih menekan masyarakat menengah ke bawah, justru malah meningkatkan kemiskinan," terang dia.

Selanjutnya, diingatkan juga perlu adanya upaya mendorong efisiensi dan mengurangi kebocoran yang terjadi dalam pembelanjaan anggaran pemerintah, agar pelaksanaan belanja menjadi lebih efisien dan tepat sasaran.

"Jadi jangan mengalokasikan dana yang besar tapi efektivitasnya rendah, karena banyak tidak efisien dalam implementasinya," tutur Faisal.(Ant)