GenPI.co - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berusaha meningkatkan akses masyarakat untuk memiliki rumah yang aman, terjangkau, dan layak huni.
Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Herry Trisaputra Zuna menjelaskan saat ini masih ada 12,7 juta backlog rumah tangga.
Angka itu terus bertambah 600 ribu-800 ribu setiap tahun. Kementerian PUPR pun berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk mewujudkan targetnya.
Herry menjelaskan pemerintah sudah memfasilitasi 1.060.486 unit rumah melalui Program Satu Juta Rumah pada 2022.
“Capaian tersebut tidak terlepas dari program strategis pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan backlog dan rumah tidak layak huni, khususnya bagi MBR, melalui bantuan pembiayaan perumahan, seperti FLPP, BP2BT, SBUM, dan Tapera,” kata Herry.
Dia mengatakan, hingga 26 Desember 2022, program bantuan pembiayaan perumahan berhasil memfasilitasi 222.765 rumah tangga.
Bantuan pembiayaan perumahan dialokasikan senilai Rp 30,38 triliun untuk 230 ribu rumah pada 2023.
Penyalurannya melalui program FLPP, SBUM, dan Tapera, termasuk untuk pembayaran SSB yang telah diterbitkan pada tahun sebelumnya. Alokasi anggaran tersebut adalah tertinggi dalam sejarah penyaluran program bantuan dan kemudahan yang diberikan oleh Pemerintah.
Herry menjelaskan, dalam menyelesaikan backlog perumahan, pada 2023 diperlukan pengembangan pembiayaan perumahan yang menyasar beberapa kelompok masyarakat.
Di antaranya ialah MBR informal melalui skema rent to own yang dikombinasikan dengan contractual saving housing sehingga bisa mengakses pembiayaan Tapera.
“Masyarakat perkotaan diarahkan ke hunian vertikal dengan skema staircasing shared ownership (SSO). Generasi milenial melalui skema KPR dengan jangka waktu lebih panjang yang disesuaikan housing career,” jelas Herry. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News