Hadapi Tantangan Ekonomi 2023, Airlangga Genjot Investasi

GenPI.co - Berbagai tantangan memayungi kondisi perekonomian dunia pada 2023. Salah satunya ialah inflasi.

Banyak pakar memprediksi kenaikan inflasi akan menyasar berbagai negara di dunia.

Selain itu, pandemi Covid-19 dan kondisi geopolitik telah menjadi tantangan sendiri untuk sektor energi, pangan, dan keuangan.

BACA JUGA:  Airlangga: Kartu Prakerja Lanjut 2023, Fokus Peningkatan Skill

Pemerintah Indonesia pun sudah bersiap menghadapi tantangan tersebut dengan melakukan berbagai kebijakan strategis.

Salah satu langkah yang dilakukan Indonesia ialah memanfaatkan kepercayaan dunia untuk mendorong investasi.

BACA JUGA:  Hadapi Resesi 2023, Airlangga Ungkap Pelajaran dari Krisis Saat Pandemi

Upaya pemerintah dalam menghadapi hal ini pun telah dilakukan melalui keikutsertaan menyepakati Deklarasi Bali di G20 yang digelar beberapa waktu lalu.

Untuk diketahui, deklarasi tersebut menyepakati sejumlah komitmen strategis dan concrete deliverables.

BACA JUGA:  Jaga Ketahanan Ekonomi 2023, Airlangga Dorong Investasi dan Lapangan Kerja

Concrete deliverables merupakan kumpulan proyek, program, atau inisiatif dari negara-negara G20 yang berkaitan dengan pilar-pilar Presidensi Indonesia.

Sebanyak 226 proyek, program, atau inisiatif ini bersifat multilateral dan 140 proyek bilateral dengan nilai total USD 71,5 miliar ini terdapat di Concreter deliverables.

Selain itu, G20 Bali juga menyepakati sejumlah komitmen investasi dari berbagai negara seperti Amerika Serikat, Jepang, Inggris, Korea Selatan, dan Turkiye.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan berbagai komitmen investasi tersebut perlu segera ditindaklanjuti dan dimonitor.

Menurut dia, sebagai Troika G20 tahun 2023 bersama India, Indonesia perlu memastikan implementasi dari berbagai komitmen tersebut.

“Sebagai Troika, Indonesia akan menjaga keberlanjutan hasil pembahasan berbagai isu strategis yang berhasil disepakati di Bali," ujar Airlangga.

Selain itu, untuk menjaga resiliensi ekonomi, pemerintah berupaya melalui transformasi struktural implementasi UU Cipta Kerja.

Salah satunya adanya dengan menerapkan transformasi struktural dan reformasi regulasi melalui implementasi UU Cipta Kerja dan meningkatkan investasi, mendorong penciptaan kerja dan kemudahan berusaha. (*)