GenPI.co - Perwakilan Houthi secara sengaja menolak bertemu di Oman dengan utusan khusus PBB untuk Yaman, Martin Griffiths, dan perwakilan Amerika Serikat untuk merundingkan diakhirinya konflik brutal enam tahun itu.
"Ada kesepakatan yang adil di atas meja yang akan membawa bantuan langsung kepada orang-orang Yaman," kata Departemen Luar Negeri dalam sebuah pernyataan, seperti dilasnir dari Reuters, Sabtu (8/5/2021).
BACA JUGA: Biden Sebut China Negara Teroris, Nyali Xi Jinping Panas Mendidih
Bahkan, Houthi memperburuknya dengan terus menyerang Marib dan memperburuk kondisi mengerikan bagi warga Yaman yang sudah rentan dan terlantar.
Sebelumnya, Presiden AS Joe Biden menunjuk Lenderking untuk menghidupkan kembali upaya diplomatik untuk mengakhiri perang di Yaman. Biden telah mengumumkan diakhirinya dukungan militer AS untuk kampanye yang dipimpin Saudi di Yaman, yang disalahkan karena menargetkan warga sipil, dan meluncurkan upaya diplomatik untuk menemukan solusi politik di Yaman.
Houthi yang didukung Iran telah menyerang pasukan pemerintah di provinsi kaya minyak Marib dalam upaya untuk mendapatkan pengaruh dalam penyelesaian politik apa pun.
Lenderking mengatakan kepada Kongres AS bulan lalu bahwa Iran memberikan dukungan material dan senjata kepada Houthi.
Di Arab Saudi, Lenderking mengadakan pertemuan dengan pejabat senior pemerintah, termasuk Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman pada 30 April, yang dia desak untuk meringankan blokade Saudi atas pelabuhan maritim di Hodeidah dan bandara di Sanaa.
Setelah pertemuan di Oman dan Yordania, Lenderking kembali ke Riyadh untuk bertemu dengan pejabat senior dan mendesak Saudi untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata dan untuk mendukung pembicaraan politik dengan Houthi.
Sementara, Arab Saudi dan Iran baru-baru ini mengadakan pembicaraan langsung di Irak yang bertujuan untuk membuka saluran diplomatik antara kedua musuh dan mengurangi ketegangan yang lebih luas di wilayah tersebut.
BACA JUGA: Netanyahu Tabuh Genderang Perang, Nyalinya Mendidih, Dunia Ambyar
Kepala perencanaan kementerian luar negeri Saudi sekaligus Duta Besar Saudi Rayed Krimly, mengatakan bahwa pembicaraan yang diselenggarakan oleh Baghdad bersifat eksplorasi.
“Kami berharap mereka terbukti berhasil, tetapi masih terlalu dini, dan terlalu dini, untuk mencapai kesimpulan yang pasti. Evaluasi kami akan didasarkan pada perbuatan yang dapat diverifikasi, dan bukan proklamasi,” jelas Krimly.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News