Myanmar Ampun-ampunan, Amukan Junta Militer ke ASEAN, Dahsyat!

GenPI.co - Militer yang berkuasa di Myanmar mengatakan bahwa mereka tidak akan menyetujui kunjungan utusan Asia Tenggara sampai dapat membangun stabilitas, yang memicu kekhawatiran bahwa mereka akan melakukan lebih banyak hal.

Sebelumnya, para pemimpin negara-negara di Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) telah mencapai konsensus tentang lima poin pada pertemuan puncak tentang krisis Myanmar bulan lalu, yang dihadiri oleh arsitek kudeta 1 Februari, Jenderal Senior Min Aung Hlaing.

BACA JUGA: Merinding, Myanmar Ampun-ampunan, Rakyatnya Meninggal Berjatuhan

Ini termasuk diakhirinya kekerasan, dialog antara militer dan lawan-lawannya, mengizinkan bantuan kemanusiaan, dan mengizinkan kunjungan utusan khusus ASEAN.

"Saat ini, kami memprioritaskan keamanan dan stabilitas negara. Jadi, jangan ada yang ikut terlibat termasuk negara ASEAN," ucap juru bicara dewan militer, Mayor Kaung Htet San dalam pernyataannya, seperti dilansir dari Reuters, Sabtu (8/5/2021).

Myanmar saat ini berada dalam kekacauan sejak kudeta, yang memicu kemarahan di antara publik yang tidak mau mentolerir kembalinya kekuasaan militer setelah lima dekade salah urus ekonomi dan keterbelakangan.

Protes dan pawai telah berlangsung hampir setiap hari, demonstrasi besar pro-demokrasi terbaru pada hari Jumat di ibu kota komersial Yangon, dan protes yang lebih kecil di setidaknya 10 tempat lain di seluruh negeri.

Setidaknya 774 orang telah tewas dan lebih dari 3.700 ditahan dalam tindakan keras militer terhadap lawan, menurut kelompok advokasi yang memantau krisis.

Sebagai informasi tambahan, prospek stabilitas dalam waktu dekat di Myanmar tampak suram, dengan kembali terjadinya konflik antara militer dan kelompok etnis minoritas di perbatasan dan pemboman dan ledakan kecil yang sekarang terjadi secara teratur di kota-kota utamanya.

BACA JUGA: Pasukan Myanmar Menggila, 5 Demonstran Tewas Ditembak! Ya Allah

Militer mengatakan pihaknya memerangi elemen-elemen nakal dari tentara etnis dan semua pihak tetap berkomitmen untuk gencatan senjata nasional.

Mereka juga menyalahkan serentetan pemboman kota yang terjadi beberapa waktu lalu dilakukan para pendukung pemerintah Aung San Suu Kyi yang digulingkan.(*)