GenPI.co - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres telah menyerukan perlunya menggandakan kapasitas produksi vaksin Covid-19 dan untuk redistribusi suntikan yang lebih adil di negara berkembang, yang menghadapi gelombang baru virus corona.
Banyak negara mengalami kekurangan vaksin, terutama India, memperburuk gelombang kedua infeksi yang telah membuat rumah sakit dan kamar mayat meluap sementara keluarga berebut untuk mendapatkan obat-obatan dan oksigen yang semakin langka.
BACA JUGA: Amerika Serikat: Xinjiang di China Jadi Penjara Muslim Uighur
Pada saat yang sama, beberapa negara kaya telah beralih dari memvaksinasi warga mereka yang paling rentan, menawarkan suntikan kepada orang-orang yang lebih muda, sementara beberapa negara telah mengamankan pasokan vaksin yang cukup untuk menyuntik populasi mereka lebih dari satu kali.
"Benar-benar tidak dapat diterima untuk hidup di dunia, di mana negara-negara maju dapat memvaksinasi sebagian besar penduduknya, sementara banyak negara berkembang tidak memiliki akses ke satu dosis tunggal," kata Guterres dalam penjelasannya, seperti dilansir dari Reuters, Jumat (14/5/2021).
Dia menyebutkan risiko mutasi virus corona dan varian baru saat virus menyebar 'seperti api' di berbagai belahan dunia berkembang.
“Jadi, itu adalah kepentingan semua orang bahwa setiap orang divaksinasi di mana-mana. Kami percaya bahwa kami membutuhkan dua hal, untuk menggandakan kapasitas produksi vaksin dunia dan pada saat yang sama memiliki distribusi vaksin yang lebih merata,” jelas Guterres.
Sebagai informasi, Oktober lalu, Afrika Selatan dan India mengajukan permintaan kepada WTO untuk melepaskan hak kekayaan intelektual atas vaksin dan teknologi medis lainnya yang diperlukan untuk memerangi virus corona selama pandemi. Lebih dari 100 negara lain telah mendukung panggilan itu.
Selain itu, Minggu lalu, Guterres menyambut baik dukungan pemerintah Amerika Serikat untuk pengabaian paten.
BACA JUGA: Rakyat Palestina Dibombardir Israel, Sikap Joe Biden Malah Begini
Keputusan pada akhirnya tergantung pada 164 anggota Organisasi Perdagangan Dunia, dan jika hanya satu negara yang menentang pengabaian, proposal tersebut akan gagal.
Kepala WTO mengatakan bahwa seruan pemerintah AS untuk menghapus perlindungan paten pada vaksin Covid-19 akan mendorong negosiasi untuk menyelesaikan ketidakadilan akses, tetapi keputusan itu sendiri tidak akan menyelesaikan masalah.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News