GenPI.co - Pihak berwenang Korea Utara baru-baru ini dilaporkan mulai menjual beras kepada warga dengan harga lebih rendah daripada yang ditemukan di pasar.
Meski demikian beberapa keluarga miskin masih tidak menjangkaunya lantaran tak mampu menjangkaunya.
Menurut sumber Daily NK di Korea Utara yang melaporkan pada Senin (19/7), beras murah tersebut di kota-kota dan kabupaten di seluruh Provinsi Hamgyong Utara, termasuk Chongjin dan Hoeryong, sejak 9 Juli.
Beras telah dijual dengan harga sekitar KPW 7.000 per kilogram atau sekitar Rp 123.000 di wilayah tersebut. Namun pihak berwenang mulai menjual komoditas tersebut dengan harga sekitar KPW 3.500-4.000 atau rata-rata Rp 65.000.
Namun, di Hoeryong, 20-40% keluarga di distrik seperti Nammun-dong, Songchon-dong, Gangan-dong, dan Yuson-dong dilaporkan tidak mampu membeli beras karena kekurangan uang.
Sumber di Korea Utara tersebut meyakini penduduk setempat makin miskin karena penutupan perbatasan yang berlarut-larut antara negara itu dengan China lantaran pembatasan aktivitas pasar karena COVID-19.
“Mereka telah membatasi aktivitas pasar karena virus corona, dan khususnya, pembatasan penyelundupan selama hampir dua tahun telah berdampak besar,” kata sumber dengan identitas anonim itu.
Terlepas dari situasi ini, pihak berwenang Korea Utara dikatakan tidak mengajukan alternatif untuk keluarga-keluarga ini.
Sumber tersebut berargumen bahwa“distribusi” beras lebih untuk keperluan pertunjukan saja, dengan sedikit pertimbangan aktual untuk hak orang-orang yang tidak mampu secara finansial untuk mengakses makanan.
Sumber itu mengatakan para pemimpin hanya memberi tahu keluarga tanpa uang untuk membeli beras yang telah ditekan harganya
“ini berarti pihak berwenang mengatakan: ‘Jika Anda tidak dapat membeli makanan meskipun kami menjualnya dengan harga lebih rendah dari pasar, tidak ada yang bisa kami lakukan juga’,” kata sumber itu.
Akibatnya, beberapa warga Korea Utara berhenti membeli makanan dan menyerahkan voucher pembelian mereka kepada keluarga lain.
Sumber itu menyebut bahwa ini merupakan sebuah praktik umum di antara keluarga miskin Korea Utara
“Artinya, keluarga-keluarga ini menyerahkan voucher mereka kepada pedagang kaya dan orang lain dengan imbalan uang untuk membeli makanan,” beber dia.
Sumber tersebut mengatakan transaksi ini terjadi karena penduduk yang lebih miskin dapat memperoleh uang tunai yang sangat mereka butuhkan, sementara pedagang dapat menyimpan makanan ketika harga mulai naik.
“Rakyat tidak dapat mengisi perut mereka karena seluruh negeri miskin. Jika pihak berwenang telah menetapkan harga lebih rendah dari awal, kekacauan konyol ini tidak akan terjadi," beber dia.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News