GenPI.co - Pakistan vs India bikin panas dunia. Dua negara bertetangga itu perang terbuka di Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), Sabtu (25/9/2021).
AFP memberitakan pertarungan sengit Pakistan vs India sebagai bentuk teror. Dua perdana menteri saling cela.
Seorang diplomat muda India yang hadir dalam forum Sidang Umum PBB mempraktikkan hak untuk merespons PM Khan.
Sneha Dubey yang merupakan Sekretaris Pertama pada misi diplomatik India untuk PBB, menuduh Pakistan melindungi dan memuja dalang utama Al-Qaeda, Osama bin Laden.
Osama sendiri tewas di tangan pasukan khusus Amerika Serikat (AS) dalam penggerebekan di Abbottabad, Pakistan, 2011 lalu.
"Ini adalah negara yang menjadi pelaku pembakaran yang menyamar sebagai petugas pemadam kebakaran," sindir Dubey, merujuk pada Pakistan.
Pakistan dituduh memelihara teroris di halaman belakang rumah mereka. Tudingannya, teroris ini akan membahayakan tetangga mereka, India.
Dubey juga menyoroti tindak kekerasan terhadap kelompok minoritas di Pakistan.
Ada yang disebutnya genosida agama dan budaya tahun 1971 saat Bangladesh meraih kemerdekaan.
"Tidak seperti Pakistan, India merupakan demokrasi pluralistik dengan populasi minoritas substansial telah memegang jabatan tertinggi di negara ini," sebut Dubey.
Perdana Menteri (PM) Pakistan, Imran Khan, beda lagi. Dia menuduh India mempraktikkan pemerintahan teror terhadap warga Muslim.
Pidato PM Khan dalam Sidang Umum PBB sangat berapi-api. Dia menuduh PM India, Narendra Modi, berencana untuk membersihkan India dari muslim.
"Bentuk Islamofobia terburuk dan paling luas sekarang menguasai India," sebut PM Khan dalam pidatonya secara virtual dalam forum Sidang Umum PBB.
"Ideologi Hindutva yang dipenuhi kebencian, telah memicu ketakutan dan kekerasan terhadap 200 juta orang dalam komunitas Muslim di India," ucapnya.
PM Khan merujuk pada Partai Bharatiya Janata (BJP) yang menaungi PM Modi.
Ada juga gerakan Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) yang merupakan afiliasinya.
RSS merupakan gerakan revivalis Hindu berusia seabad dengan komponen paramiliter.
Di bawah PM Modi, India mencabut status negara bagian Kashmir. Itu merupakan satu-satunya wilayah mayoritas Muslim.
India juga meloloskan undang-undang kewarganegaraan untuk warga Kashmir yang oleh para pengkritik disebut diskriminatif. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News