GenPI.co - Taliban ditekan Rusia pada hari Rabu (20/10) untuk menciptakan pemerintahan inklusif yang mewakili spektrum yang luas dari masyarakat Afghanistan.
Desakan Rusia itu muncul saat Taliban menjadi tuan rumah pemerintahan baru mereka di sebuah konferensi besar untuk pertama kalinya sejak mereka mengambil alih kekuasaan.
Pakistan, Cina, Iran, India, dan negara-negara bekas Uni Soviet di Asia Tengah bergabung dengan para pejabat Taliban dalam pertemuan di Moskow.
Sementara Amerika Serikat dikabarkan menjauh dengan alasan teknis.
Melihat kondisi Afghanistan menghadapi keruntuhan ekonomi dan bencana kemanusiaan, Moskow menyerukan bantuan internasional untuk mendukung Kabul.
Sebab, tumpahan apa pun dapat mengancam stabilitas regional.
"Tidak ada yang tertarik dengan kelumpuhan total seluruh negara bagian, yang berbatasan, antara lain, CIS (Persemakmuran Negara-Negara Merdeka)," kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov.
Inisiatif Rusia menjadi tuan rumah pembicaraan itu adalah bagian dari upaya untuk meningkatkan pengaruhnya di kawasan itu setelah Amerika Serikat menarik pasukannya dari Afghanistan dan Taliban mengambil alih negara itu.
Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov mengatakan dia menyesali ketidakhadiran AS dari pembicaraan, pertemuan internasional terbesar di kawasan itu sejak kemenangan Taliban pada Agustus.
Lavrov memberikan nada damai terhadap pemerintah Taliban, yang sedang mencari legitimasi diplomatik internasional.
Dia mendukung seruan Taliban untuk mencairkan aset yang disimpan di Barat dan membiarkan aliran bantuan.
Meski masih enggan memberikan pengakuan formal, Moscow menyerukan hak asasi manusia untuk dijamin dan lebih banyak inklusivitas dalam pemerintahan Taliban
"Sebuah tawar-menawar politik besar sedang berlangsung," kata perwakilan khusus Presiden Vladimir Putin di Afghanistan, Zamir Kabulov, kepada wartawan.
Dia mengatakan harapan masyarakat internasional harus dipenuhi, menambahkan: "Ini berarti hak asasi manusia dan inklusivitas."
Taliban mengatakan mereka telah bergerak secepat mungkin untuk membuka pemerintahan mereka dan menjamin hak-hak perempuan, dan bahwa mereka tidak mewakili ancaman bagi negara lain.
"Mengisolasi Afghanistan bukanlah kepentingan siapa pun," kata Abdul Salam Hanafi, wakil perdana menteri yang memimpin delegasi.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News