GenPI.co - Selama 3 bulan terakhir, Thailand belakangan membara oleh serangkaian aksi protes dari kubu anti pemerintah. Aksi unjuk rasa makin meningkat sejak Selasa (13/10) lalu.
Jalanan Bangkok, dipenuhi oleh puluhan ribu massa yang menginginkan lengsernya Perdana Menteri (PM) Prayuth Chan-ocha.
BACA JUGA: Tangan Besi Panglima Militer Baru Thailand Lindungi Raja
Pada Rabu (14/10) malam, para pedemo juga mendirikan kemah di luar kantor Perdana Menteri yang mencapai kekuasaannya lewat kudeta pada tahun 2014 itu.
Para pemrotes bahkan nekat menghalang-halangi menghalang-halangi iring-iringan kendaraan keluarga kerajaan yang membawa Ratu Suthida.
Sehari sebelumnya demonstran berteriak ke arah iring-iringan sang raja setelah penangkapan terhadap 21 pengunjuk rasa.
Pemerintah Thailand pun mengambil tindakan tegas. Salah satunya dengan mengeluarkan aturan yang melarang kegiatan yang melibatkan lima orang atau lebih.
Berita atau pesan-pesan daring yang dapat membahayakan keamanan nasional dilarang untuk diterbitkan.
Langkah mendesak itu disertai dokumen berisi ketetapan langkah-langkah, yang berlaku efektif mulai Kamis (15/10) pukul 04.00 waktu setempat.
"Sangatlah perlu menerapkan langkah mendesak untuk mengakhiri situasi ini secara efektif dan tepat waktu untuk menjaga perdamaian dan tatanan," televisi negara mengumumkan.
BACA JUGA: Tajirnya Raja Thailand, Duitnya Dari Mana?
Selain bertujuan melengserkan Prayuth, para pedemo juga juga menginginkan konstitusi baru untuk negeri gajah Putih itu.
Mereka juga menyerukan pengurangan kekuasaan Raja Maha Vajiralongkorn. Aksi tersebut mematahkan tabu yang berlangsung lama mengenai kritik terhadap monarki.(ANT)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News