GenPI.co - Alarm Perancis menyala. SInyal kehati-hatian dalam mode on. Warganya yang berada di Indonesia dan Negara mayoritas muslim lainnya meningkatkan kewaspadaan.
Itu menyusul meningkatnya kemarahan atas dipublikasikannya kembali kartun Nabi. Hal iainnya dipicu pernyataan kontroversial Presiden Perancis Emmanuel Macron.
Kementerian Luar Negeri Perancis langsung mengeluarkan nasihat keselamatan. Warga yang berada di Turki, Irak, Bangladesh, Mauritania termasuk Indonesia diminta hati-hati.
BACA JUGA: Paling Humoris Sedunia, Zodiaknya Bawa Banyak Berkah dan Pahala
Mereka diminta menjauh dari protes apa pun atas kartun tersebut. Termasuk, menghindari pertemuan publik.
“Direkomendasikan untuk melakukan kewaspadaan terbesar, terutama saat bepergian, dan di tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh wisatawan atau komunitas ekspatriat,” tuis Kemlu Perancis seperti dikutip Reuters, Rabu (28/10/2020).
Belum ada komentar dari Kementerian Luar Negeri RI soal ini. Kemarin, RI menyampaikan sikap atas polemik yang ditimbulkan atas kontroversi yang kini tengah terjadi.
“Pertama, Kemlu telah memanggil Duta Besar Perancis pada hari ini. Kedua, dalam pertemuan tersebut Kemlu menyampaikan kecaman terhadap pernyataan Presiden Perancis yang menghina agama Islam,” tulis pernyataan Kemlu.
Pemanggilan terhadap Dubes Perancis untuk RI, Olivier Chambard dilakukan sore kemarin. Namun Dubes Olivier belum memberikan respons terhadap ini.
Negara muslim lainnya mulai terasa panas. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyerukan jangan membeli barang Negeri Menara Eiffel.
Sementara di Bangladesh, ribuan orang berunjuk rasa dan menginjak poster pemimpin Perancis.
Di Iran, diplomat setempat dipanggil untuk melayangkan protes soal kartun yang kembali dihadirkan ke publik.
BACA JUGA: Zodiak Ulet dan Gigih, Rezekinya Tak Pernah Merintih
Presiden Macron telah memicu kontroversi sejak awal September. Saat itu, ia mengajukan UU untuk separatisme Islam di Perancis.
Macron sempat berujar bahwa Islam adalah agama yang sedang mengalami krisis di seluruh dunia.
Karenanya pemerintahnya akan mengajukan rancangan undang-undang pada Desember untuk memperkuat undang-undang tahun 1905 yang secara resmi memisahkan gereja dan negara di Perancis. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News