GenPI.co - Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengancam akan memberikan sanksi atas adanya aksi kudeta militer yang merebut kekuasaan di Myanmar.
Lebih lanjut, kata dia bahwa pasukan tak boleh berusaha mengesampingkan keinginan rakyat atau mencoba menghapus hasil Pemilu yang kredibel.
BACA JUGA: Duh, Sejumlah Negara Kecam Soal Kudeta Militer di Myanmar
"AS akan membela demokrasi di mana pun ia diserang," ujar Biden dalam pernyataannya, seperti dilansir dari BBC, Selasa (2/2/2021).
Senada dengan Biden, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyebut langkah tentara sebagai pukulan serius bagi reformasi demokrasi. Dewan Keamanan PBB juga bersiap untuk melakukan rapat darurat.
Sementara, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mengutuk kudeta dan pemenjaraan Aung San Suu Kyi yang tak berdasar hukum. Kecaman serupa juga dinyatakan oleh para pemimpin Uni Eropa lainnya.
China juga meminta semua pihak di negara itu untuk menyelesaikan perbedaan. Di sisi lain, sejumlah kekuatan regional, termasuk Kamboja, Thailand, dan Filipina memilih netral dengan menyebutnya sebagai masalah internal.
Selain itu, pemerintah Indonesia ikut angkat bicara perihal kudeta militer yang tengah berlangsung di Myanmar.
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menyampaikan beberapa, salah satunya keprihatinan atas perkembangan politik di negara tersebut.
"Indonesia sangat prihatin atas perkembangan politik terakhir di Myanmar," demikian pernyataan Kemlu RI.
Kemlu juga berharap ada penyelesaian hukum mengenai perselisihan yang terjadi akibat perbedaan pendapat pada hasil pemilihan umum November 2020.
"Indonesia juga menggarisbawahi bahwa perselisihan-perselisihan terkait hasil pemilihan umum kiranya dapat diselesaikan dengan mekanisme hukum yang tersedia," kata mereka.
Pemerintah Indonesia juga mendesak pihak yang terlibat di Myanmar agar segera mengedepankan dialog sebagai jalan keluar bersama agar tercipta damai.
Sebelumnya, militer Myanmar melancarkan kudeta terhadap pemerintah sipil, menyusul kemenangan telak partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang dipimpin Penasihat Negara Aung San Suu Kyi pada Pemilu 8 November.
NLD memenangkan 83 persen kursi yang tersedia. Namun, militer menolak hasil tersebut dan menuding pemungutan suara telah dicurangi.
BACA JUGA: Keren Banget! Turki Uji Coba Bus Listrik Tanpa Pengemudi
Militer lalu mengatakan pihaknya menyerahkan kekuasaan kepada Panglima Tertinggi Min Aung Hlaing karena kecurangan Pemilu.
Di waktu yang sama, juru bicara NLD Myo Nyunt mengungkapkan Suu Kyi, Presiden Myanmar Win Myint, dan para pemimpin lainnya telah dibawa oleh militer. Militer juga telah menetapkan status kondisi darurat untuk satu tahun ke depan.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News