AS Resmi Jatuhkan Sanksi, Myanmar Siap-siap Merugi

GenPI.co - Departemen Keuangan Amerika Serikat (AS) mengumumkan bahwa sanksi baru terhadap Myanmar akan menargetkan pejabat tinggi militer negara yang memerintahkan kudeta bulan ini di negara Asia Tenggara.

Hal itu setelah Presiden AS Joe Biden menandatangani perintah eksekutif yang memungkinkan Departemen Keuangan juga menargetkan keluarga pejabat tinggi militer yang diberi sanksi.

BACA JUGA: Studi Penelitian: Varian Baru Virus Corona Inggris Berbahaya

"Sebagai bagian dari tindakan hari ini, Departemen Keuangan menunjuk 10 pejabat militer dan mantan yang bertanggung jawab atas kudeta 1 Februari 2021," demikian pernyataan Departemen Keuangan AS, dalam keterangannya, seperti dilansir dari Reuters, Jumat (12/2/2021).

Sanksi tersebut menyebutkan kepada komandan militer Min Aung Hlaing dan wakilnya Soe Win, serta empat anggota Dewan Administrasi Negara yang memiliki peran pending dalam mengkudeta di Myanmar.

Nantinya langkah itu akan mencegah para jenderal mengakses lebih dari 1 miliar dolar AS yang merupakan dana pemerintah Myanmar yang disimpan di Amerika Serikat.

Sanksi tersebut juga akan memengaruhi Myanmar Ruby Enterprise dan Myanmar Imperial Jade Co, bisnis yang dikendalikan oleh rezim.

Sebelumnya, Presiden Win Myint, pemimpin de facto Aung San Suu Kyi dan pejabat sipil lainnya ditangkap dalam apa yang dikatakan pemerintahan Biden awal bulan ini sebagai kudeta.

Deklarasi tersebut mengatur panggung bagi pemerintah untuk memungut sanksi baru. "Sanksi hari ini tidak perlu permanen," kata Gedung Putih dalam sebuah pernyataan.

Dalam pernyataan terpisah di media sosial, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken meminta para jenderal untuk melepaskan kekuasaan, memulihkan pemerintah yang dipilih secara demokratis, dan membebaskan mereka yang ditahan secara tidak adil.

BACA JUGA: Prancis-Rusia Desak Iran Karena Ini, Perang Dunia di Depan Mata

Militer menyebut tuduhan penipuan pemilu yang tidak berdasar sebagai bagian dari alasan pengambilalihan pemerintah pada 1 Februari dan pernyataan keadaan darurat satu tahun.

Sementara, Menteri Keuangan AS, Janet Yellen menerangkan pihaknya siap untuk mengambil tindakan tambahan jika militer Myanmar tidak mengubah arah. Maka ancaman lainnya akan datang.(*)