Desakan 47 Negara Terhadap Militer Myanmar, Begini Permintaannya

GenPI.co - Badan hak asasi manusia tertinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa telah meminta Myanmar untuk membebaskan Aung San Suu Kyi dan pejabat lainnya, sekaligus untuk menahan diri dari menggunakan kekerasan terhadap orang-orang yang memprotes kudeta militer.

Forum Jenewa yang beranggotakan 47 orang dari berbagai negara mengadopsi resolusi yang dibawa oleh Inggris dan Uni Eropa (UE) dengan suara bulat tanpa pemungutan suara, meskipun Rusia dan China kemudian mengatakan bahwa mereka "memisahkan" diri mereka dari konsensus.

BACA JUGA: Makin Memanas, AS Kecam Rusia Terlibat Konflik di Ukraina

Dilansir Reuters, Jumat (12/2/2021) bahwa dalam rapat itu utusan Myanmar mengatakan sebelum pemungutan suara bahwa resolusi itu "tidak dapat diterima".

Resolusi itu diadopsi setelah penyelidik hak asasi manusia PBB untuk Myanmar mendesak Dewan Keamanan PBB untuk mempertimbangkan menjatuhkan sanksi hukuman, embargo senjata dan larangan perjalanan sebagai tanggapan atas kudeta.

Amerika Serikat, yang memberlakukan sanksi sendiri, telah mendesak negara-negara anggota PBB lainnya untuk mengikuti.

Sementara, forum yang beranggotakan 47 orang itu bertemu atas permintaan Inggris dan Uni Eropa. Kuasa Usaha AS Mark Cassayre mengatakan pihaknya meminta semua anggota Dewan untuk bergabung dengan Amerika Serikat.

"Bergabunglah dengan kami dalam mempromosikan akuntabilitas bagi mereka yang bertanggung jawab atas kudeta, termasuk melalui sanksi yang ditargetkan," jelasnya.

Tetapi China dan Rusia, yang memiliki hubungan dekat dengan militer Myanmar, menerangkan keduanya sama sekali menentang diadakannya sesi tersebut.

“Apa yang terjadi di Myanmar pada dasarnya adalah urusan dalam negeri Myanmar,” tegas duta besar China, Chen Xu.

Sedangkan, duta Besar Rusia Gennady Gatilov mengatakan masalah hak asasi manusia harus ditangani melalui "dialog dan kerja sama terbuka".

“Sesi khusus hari ini jelas tidak kondusif untuk itu. Upaya untuk membuat hype seputar situasi di Myanmar harus dihentikan,” kata dia.

BACA JUGA: PBB Ungkap 350 Warga Myanmar Telah Ditahan Militer

Adapun, saat ini pendukung Aung San Suu Kyi bentrok dengan polisi ketika ratusan ribu orang bergabung dengan demonstrasi pro-demokrasi di seluruh Myanmar yang menentang seruan militer untuk menghentikan pertemuan massal.

Wakil kepala hak PBB Nada al-Nashif turut mengecam penahanan para pemimpin sipil terpilih negara itu, termasuk Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint, dan lebih dari 350 lainnya, termasuk pejabat, aktivis, jurnalis, biksu, dan pelajar.(*)