GenPI.co - Presiden Amerika Serikat, Joe Biden menegaskan China akan membayar harga atas pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) tentang penanganan minoritas Muslim oleh negara Asia di wilayah paling barat Xinjiang.
Sebelumnya, Presiden China, Xi Jinping mendapat kritik global karena menahan minoritas Uighur di kamp-kamp interniran dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya.
BACA JUGA: Bahaya! Varian Gabungan Virus Corona Baru Muncul di Inggris
"Iya, akan ada dampaknya bagi China dan mereka tahu itu," kata Biden dalam keterangannya yang menanggapi pelanggaran HAM di China, seperti idlansir dari CNN International, Kamis (18/2/2021).
AS akan menegaskan kembali peran globalnya dalam menyuarakan hak asasi manusia, seraya akan bekerja dengan komunitas internasional untuk membuat China melindungi mereka.
"China berusaha sangat keras untuk menjadi pemimpin dunia dan untuk mendapatkan julukan itu dan mampu melakukan itu mereka harus mendapatkan kepercayaan dari negara lain," jelas Biden.
Biden juga menekankan prioritas AS untuk melestarikan kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka, di mana AS dan China adalah saingan strategis utama.
Dia juga menyuarakan keprihatinan tentang praktik perdagangan dan masalah hak asasi yang "memaksa dan tidak adil" di Beijing, seperti tindakan keras di Hong Kong, penahanan di Xinjiang, dan tindakan yang semakin tegas di Asia, termasuk terhadap Taiwan, yang diklaim China sebagai miliknya.
Namun, China menyangkal tuduhan pelanggaran di Xinjiang, dan mengatakan kompleks yang didirikannya di wilayah tersebut menyediakan pelatihan kejuruan untuk membantu membasmi "ekstremisme dan separatisme Islam".
Sebagai informasi, mantan Presiden Donald Trump juga pernah menjatuhkan sanksi kepada pejabat dan perusahaan China yang pemerintahannya terkait dengan pelanggaran di Xinjiang.
Presiden Biden, yang menjabat pada 20 Januari lalu, telah menjelaskan bahwa dia berencana untuk melanjutkan pendekatan keras ke Beijing dalam masalah ini dan lainnya.
BACA JUGA: Abaikan Prokes Terhadap Karyawan, Amazon Dituntut Pengadilan
Awal bulan ini, Departemen Luar Negeri AS mengatakan pihaknya "sangat terganggu" oleh laporan BBC tentang pemerkosaan sistematis dan pelecehan seksual terhadap wanita di kamp-kamp interniran etnis Uighur dan Muslim lainnya di wilayah Xinjiang.
China membantah tuduhan pelanggaran di Xinjiang dan mengatakan laporan itu "sepenuhnya tanpa dasar faktual". Sehingga, mereka melarang BBC World News dari jaringan televisinya setelah publikasi laporan tersebut.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News