GenPI.co - Sebuah fregat Jerman akan berlayar ke Asia pada Agustus tahun ini, dan ini akan menjadi kapal perang Jerman pertama yang menyeberangi Laut China Selatan sejak 2002.
Kapal itu tidak akan lewat dalam apa yang disebut para pejabat sebagai "12-mil laut", pejabat di kementerian luar negeri dan pertahanan menambahkan, mengacu pada wilayah yang diperebutkan di laut, yang diklaim China hampir secara keseluruhan.
BACA JUGA: Astaga, Penderita Obesitas Meningkat, Dunia Dibuat Menohok
Inggris juga mengirimkan angkatan lautnya ke wilayah tersebut, mengumumkan bahwa HMS Ratu Elizabeth akan berlayar dalam pelayaran perdananya pada bulan Mei tahun ini dan diperkirakan akan mencapai Asia timur pada akhir musim panas di belahan bumi utara.
China telah mendirikan pos-pos militer di pulau-pulau buatan di seberang Laut China Selatan, yang juga diklaim oleh Vietnam, Malaysia, Brunei, Taiwan, dan Filipina, yang membawa China ke pengadilan internasional atas klaimnya.
Pada 2016, Pengadilan Arbitrase di Den Haag memutuskan tidak ada dasar hukum untuk klaim China. China menolak untuk berpartisipasi dalam kasus tersebut dan kemudian menolak keputusan tersebut sebagai "batal demi hukum".
Sementara, Amerika Serikat secara teratur melakukan operasi "kebebasan navigasi" di mana kapal mereka lewat di dekat beberapa pulau, menegaskan kebebasan akses ke perairan internasional.
Washington menuduh Beijing melakukan militerisasi Laut China Selatan dan mencoba mengintimidasi tetangganya di Asia.
'Tatanan internasional berbasis aturan'
AS menyambut baik keputusan Jerman untuk mengerahkan kapalnya ke wilayah tersebut.
"Amerika Serikat memiliki kepentingan nasional dalam pemeliharaan perdamaian dan stabilitas, penghormatan terhadap hukum internasional, perdagangan tanpa hambatan yang sah, dan kebebasan navigasi dan penggunaan sah lainnya dari laut," kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS, seperti dilansir Reuters, Kamis (4/3/2021).
BACA JUGA: Mendadak, Roket SpaceX Meledak Berkeping-keping di Langit Texas
Sedangkan, seorang juru bicara kementerian luar negeri di China menyatakan negara-negara menikmati kebebasan navigasi dan penerbangan di jalur air di bawah hukum internasional, tetapi mereka tidak dapat menganggapnya sebagai alasan untuk merusak kedaulatan dan keamanan negara-negara pesisir.
China sendiri juga telah meningkatkan aktivitasnya di kawasan tersebut.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News