GenPI.co - Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan akan mengunjungi Brunei, setelah itu dia akan pergi ke Malaysia dan Indonesia, di tengah seruan bagi para pemimpin Asia Tenggara untuk mengadakan pertemuan puncak tentang krisis politik Myanmar.
Dilansir reuters, Senin (22/3/2021), Kementerian Singapura tidak merinci alasan tur regional Balakrishnan, selain menegaskan hubungan khusus yang erat dan lama antara Singapura dan Brunei.
BACA JUGA: Abu Sayyaf Menyerah, Filipina Bebaskan Sandera Warga Indonesia
Sebelumnya, pekan lalu Presiden Indonesia Joko Widodo menyerukan diakhirinya pertumpahan darah di Myanmar, di mana orang-orang telah memprotes kudeta militer 1 Februari, dan agar para pemimpin Asia Tenggara mengadakan pertemuan tingkat tinggi untuk mencoba menemukan jalan keluar dari negara yang meningkat.
Balakrishnan dijadwalkan tiba di Malaysia pada Selasa (23/3/2021) untuk kunjungan dua hari, di mana dia diharapkan untuk membahas masalah bilateral, regional dan internasional dengan mitranya Hishammuddin Hussein.
"Kedua menteri luar negeri juga akan menjajaki kerja sama pasca Covid-19, termasuk sertifikasi vaksinasi timbal balik, yang akan menguntungkan kedua negara," katanya dalam sebuah pernyataan.
Balakrishnan juga dijadwalkan bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin yang mendukung seruan Jokowi untuk pertemuan darurat 10 negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) tentang situasi di Myanmar.
Adapun, Brunei saat ini memimpin kelompok tersebut, yang beroperasi dengan prinsip non-campur tangan dalam urusan dalam negeri anggota lain dan mencapai keputusan melalui konsensus.
Myanmar, yang diizinkan bergabung dengan ASEAN di bawah pemerintahan militer sebelumnya pada 1997, telah berada dalam krisis sejak para jenderal menangkap pemimpin sipil Aung San Suu Kyi dan mengambil kendali negara itu dengan puluhan ribu turun ke jalan menyerukan pemulihan demokrasi.
“Tentara Myanmar membunuh orang setiap hari,” kata Charles Santiago, seorang anggota parlemen Malaysia dan Ketua Parlemen Hak Asasi Manusia ASEAN (APHR) saat dia mendesak ASEAN untuk berbuat lebih banyak.
BACA JUGA: Daftar Hitam Vladimir Putin ke Luar, Banyak yang Akan Dibunuh
ASEAN dan PBB juga harus bergabung untuk mengoordinasikan tanggapan yang kuat dan tegas sebelum militer benar-benar lepas kendali. Dan, sudah saatnya orang-orang Myanmar yang pemberani merasa bahwa ada seseorang di luar sana untuk melindungi mereka.
Dilaporkan, setidaknya 250 orang kini telah tewas sejak kudeta militer, menurut angka dari Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik, yang melacak penangkapan dan kematian sejak kudeta tersebut. Sekitar 2.665 orang telah ditahan dan 2.290 orang masih ditahan.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News