GenPI.co - Pakar hukum tata negara Refly Harun membeberkan analisisnya tentang proses pemakzulan presiden di Indonesia.
Ia menilai bahwa proses pemakzulan presiden di Indonesia bukanlah hal yang mudah.
BACA JUGA: Refly Harun Soroti Ambisi Jokowi, Ucapannya Menghujam Jiwa
Pasalnya, harus ada kesalahan nyata untuk memberhentikan seorang presiden.
“Proses pemakzulan di DPR, MPR, dan MK itu melewati proses politik dan proses hukum,” ujarnya dalam video di kanal YouTube Refly Harun, Sabtu (24/4).
Oleh karena itu, tidak mudah untuk membuat konstruksi bahwa presiden tidak lagi memenuhi syarat atau sudah melanggar konstitusi.
Advokat itu pun berharap agar kekuasaan Presiden Joko Widodo bisa diselesaikan, seperti pemimpin Indonesia sebelumnya.
Menurut Refly, hal itu bisa merawat tradisi demokrasi yang bagus di Indonesia.
“Kita bisa memiliki tradisi yang bagus dalam berdemokrasi, yaitu menghargai konstitusi,” ungkapnya.
Namun, Refly mengatakan jika terjadi arus revolusi yang kuat, maka siapa pun tak akan mampu menghadang gelombang itu.
“Walaupun begitu, kalau boleh memilih, kita pasti akan lebih memilih hal-hal yang sifatnya ajeg,” katanya.
BACA JUGA: Mendikbud Digoyang Isu Reshuffle, Refly Harun Ungkap Fakta Maut!
Refly memaparkan bahwa hal yang terpenting untuk dilakukan Presiden Jokowi adalah membuka ruang konstitusi selebar-lebarnya, termasuk kepada para pengkritik pemerintah.
“Jangan sampai kita masuk lagi ke rezim antikritik, bahkan otoriter,” paparnya. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News