GenPI.co - Koordinator Komunitas Tionghoa Anti-Korupsi (KomTak) Lieus Sungkharisma mendadak menyoroti tidak lolosnya penyidik senior KPK Novel Baswedan dan puluhan pegawai KPK saat menghadapi Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).
Tes Wawasan Kebangsaan merupakan salah satu rangkaian proses alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).
BACA JUGA: Dosen UI Mendadak Beber Fakta Habib Rizieq: Allah Maha Adil
Lieus Sungkharisma mengaku geram ketika mendengar Novel Baswedan dan kawan-kawan akan dipecat.
"Di tengah keinginan kita membangun negara yang bersih dan bebas korupsi, ternyata tak henti-hentinya pihak-pihak tertentu melakukan upaya untuk memperlemah lembaga anti-rasuah ini," kata Lieus Sungkharisma dalam keterangan tertulis, Rabu (5/5).
Lieus Sungkharisma pun menilai jika kabar pemecatan puluhan penyidik itu akan semakin memperburuk citra Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pemberantasan korupsi.
Sebab, menurut Lieus Sungkharisma, hal yang aneh ketika para penyidik yang sudah bertahun-tahun mengabdi di KPK, tiba-tiba tidak lulus dalam ujian di Badan Kepegawaian Nasional (BKN).
BACA JUGA: Partai Ummat Amien Rais Laris Manis, Kader PAN Antre Mendaftar
Tak hanya itu, mengkritisi pengakuan Ketua KPK Firli Bahuri yang menyebut belum membuka hasil tes wawasan kebangsaan dari BKN, tapi 'hasil' tesnya sudah beredar luas di masyarakat.
"Setelah UU KPK direvisi, kabar pemecatan para penyidik dan pegawai KPK yang berintegritas ini. Semakin membuat kita ragu, bahwa pemerintahan Presiden Jokowi memang tidak serius memberantas korupsi di negeri ini," jelasnya.
Sementara itu, Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan belum mau buru-buru menanggapi dugaan Novel Baswedan termasuk di antara 75 pegawai yang tak memenuhi dan tak lulus tes TWK.
Menurut Firli Bahuri, masalah itu akan diklarifikasi lebih rinci setelah surat keputusan nanti keluar.
"Kami akan sampaikan nanti melalui sekjen setelah surat keputusannya keluar," jelas Firli Bahuri kepada wartawan, Rabu (5/5).
Firli Bahuri pun membeberkan, bahwa pihaknya belum bisa mengumumkan siapa saja nama-nama pegawai yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan karena pihaknya tidak mau menyebar isu.
"Kenapa? Kami tidak ingin menyebar isu, kita ingin pastikan bahwa kita menjunjung, menghormati hak asasi manusia," ungkap Firli Bahuri.
Tak hanya itu, Firli Bahuri mengatakan, tidak disebutkannya nama-nama yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan karena dikhawatirkan akan berdampak pada keluarga.
"Kami bukan memiliki cara kerja seperti itu. Kalau tadi ada yang mengatakan nama-nama yang beredar silakan Anda tanya siapa yang menyebar nama-nama itu. Yang pasti adalah bukan KPK," jelasnya.
"Kami pastikan tidak ada penyebaran nama-nama," tambahnya.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News