GenPI.co - Mendadak aksi Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka yang mengembalikan uang hasil pungutan liar (Pungli) yang diduga dikumpulkan oleh oknum Linmas atas perintah seorang Lurah mendapatkan respons apik.
Melihat langkah tersebut, Direktur Eksekutif Sudut Demokrasi Riset dan Analisis (SUDRA) Fadhli Harahab menyatakan, bahwa hal tersebut merupakan sesuatu yang baru dan patut diapresiasi dari sisi kebijakan publik seorang kepala daerah.
BACA JUGA: Mendadak Denny Siregar Bongkar KPK: Bambang Widjojanto Gemetar...
"Kita tahu pungli ini menjadi momok yang menakutkan bagi kalangan pedagang kecil. Apalagi cara-cara pungli biasanya muncul di momen-momen jelang Lebaran," jelas Fadhli Harahab dalam keterangannya, Kamis (6/5).
Fadhli Harahab membeberkan, bahwa apa yang dilakukan kepala daerah muda yang juga putra sulung Presiden Jokowi itu terbilang baru.
Gibran disebutnya berani mengambil kebijakan tersebut di saat kepala daerah lain tidak melakukan hal itu.
Bahkan menurut Analis Politik asal UIN Jakarta ini, cara Gibran ini bisa dikonversi menjadi elektoral di kemudian hari.
BACA JUGA: Suara Lantang Kabareskrim Polri Bikin Kaget: Hentikan Permainan..
Fadhli Harahab pun menganggap, setidaknya cara Gibran ini bisa mengganggu popularitas figur kepala daerah yang selama ini kerap terjaring lembaga survei dan menempati papan survei di posisi tiga sampai lima besar.
"Sebut saja Mas Ganjar di Jawa Tengah, Anies di DKI, dan Ridwan Kamil di Jawa Barat. Ketiga kepala daerah itu kita anggap sebagai 'trio survei' karena memang langganan survei," beber Fadhli Harahab.
Apalagi, menurut pengamat politik ini, pada 2022 dan 2023 ketiga kepala daerah tersebut diprediksi tak memiliki panggung politik lagi setelah mereka tak lagi menjabat sebagai Gubernur di daerahnya masing-masing.
"Praktis panggungnya hanya dimiliki elite parpol seperti Prabowo, Airlangga, Puan Maharani, dan AHY (Agus Harimurti Yudhoyono). Dan AHY kalau kita perhatikan elektabilitasnya juga ajeg, enggak naik-naik. Elite partai hanya bersaing dengan menteri kabinet, lagi-lagi jika kita kaitkan dengan kontestasi 2024," ungkapnya.
Namun, kendati begitu, Gibran tetap sebagai kepala daerah yang baru memulai perjalanan politiknya.
"Dia masih perlu diasah. Dan ketika dihubungkan dengan 2024 maka usianya masih belum mencukupi. Tapi caranya menggarap pungli bisa menjadi modal dasar untuk mengganggu para petarung di 2024," kata Fadhli Harahab.
Sebelumnya, Gibran mengembalikan uang hasil pungutan liar (pungli) kepada 145 pengelola toko yang ada di Kelurahan Gajahan, Pasar Kliwon, Kota Solo.
Uang yang dikembalikan oleh Gibran itu merupakan hasil pungli yang diduga dilakukan oleh Linmas atas perintah Lurah Gajahan.
Besaran pungli yang dikembalikan oleh Gibran pada sejumlah toko bervariatif. Ada yang Rp50 ribu, dan ada pula Rp100 ribu.
Bahkan, dengan tegas Gibran juga mengambil tindakan yang tak biasa, yakni dengan mencopot Lurah Gajahan.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News