GenPI.co - Pakar hukum tata negara Refly Harun menilai bahwa tes wawasan kebangsaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki unsur yang buruk.
Pasalnya, dalam tes tersebut ditanyakan perihal keinginan seseorang untuk melepaskan jilbab.
BACA JUGA: Gatot Nurmantyo Pantas jadi Capres 2024, Nih Analisis Refly Harun
Menurut Refly, ada kesan bahwa pemerintah ingin menumpas radikalisme di tiap-tiap institusi yang ada di negeri ini. Sayangnya, definisi terkait radikalisme itu sendiri tidak jelas.
“Masa orang kritis dibilang radikal? Lalu, tidak cocok dengan pemerintahan dibilang radikal?” ujarnya dalam video di kanal YouTube Refly Harun, Senin (10/5/2021).
Refly mengatakan jika membicarakan KPK, maka orang-orang berani seperti itulah yang harus dipelihara dan dikumpulkan di dalam lembaga tersebut.
“Sebab, pemberantasan korupsi adalah tugas yang sangat berat,” katanya.
Advokat itu mempertanyakan mengapa isu perihal pemberantasan korupsi tidak ditanyakan dalam tes tersebut.
“Misalnya, kenapa tidak ditanya terkait strategi pemberantasan korupsi? Atau awali pertanyaan dengan ‘kalau atasan Anda korupsi, dan Anda berkonsekuensi dipecat’. Itu pertanyaan lebih menantang,” ungkapnya.
Oleh karena itu, Refly menilai bahwa pihak yang membuat soal untuk uji wawasan kebangsaan KPK tidak suka memberantas korupsi.
“Harusnya tanyakan terkait korupsi sistemik. Nanti, dari jawabannya terlihat apakah orang ini adalah orang yang ragu-ragu atau tegas. Sebab, variasi jawaban itu akan menunjukkan bahwa seseorang akan bertindak tiba-tiba atau bertindak dalam diam,” tuturnya.
Refly juga memaparkan bahwa variasi jawaban itu akan menggambarkan apakah si pegawai itu adalah orang yang frontal, berprinsip, atau kolaboratif tapi berkeyakinan teguh.
BACA JUGA: Refly Harun Sebut Pemerintahan Jokowi Mirip Orde Baru
“Sayangnya, yang ditanyakan justru soal jilbab dan qunut. Kenapa rezim ini sepertinya sangat Islamofobia?” paparnya. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News