GenPI.co - Pengamat politik Rocky Gerung menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo seharusnya bisa mempertahankan independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga yang mengevaluasi praktik politik yang berbasis pada antikorupsi.
Sayangnya, independensi KPK di mata publik saat ini sudah hilang sejak mengalami ‘pembusukan’ lima hingga sepuluh tahun terakhir.
“Jadi, tak perlu ribut-ribut soal peralihan kepegawaian KPK menjadi ASN seperti sekarang ini,” ujarnya dalam video di kanal YouTube Rocky Gerung Official, Selasa (18/5).
BACA JUGA: Rocky Gerung Sentil Sikap Jokowi, Tak Ada yang Tahu Mau Presiden
Lebih lanjut, Rocky mengkritik pernyataan sikap Presiden Jokowi terkait 75 pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai syarat menjadi ASN.
“Dia bilang jangan memakai TWK sebagai satu-satunya penilaian, ya, tapi cuma itu yang dipakai dalam penilaian tes ASN pegawai KPK,” ungkapnya.
Filsuf itu menilai bahwa pernyataan sikap dari Presiden Jokowi adalah wujud dari kemunafikan dan kepengecutan.
“Kemunafikan itu bukan sesuatu yang personal, tapi rezimnya sendiri adalah rezim munafik. Kita cuma melihat bahwa presiden ditawan oleh berbagai faktor, lalu dia tak mampu untuk mengambil sikap. Itu juga wujud dari kepengecutan,” tuturnya.
Selain itu, Rocky memaparkan bahwa KPK rawan menjadi ‘taman bermain’ dari berbagai macam kepentingan, mulai dari partai politik, presiden, DPR, jaksa, polisi, dan masyarakat sipil.
“Kepentingan masyarakat sipil itu yang diabaikan oleh presiden, karena dia hanya mau menjaga keseimbangan di antara kepentingan politik tadi dan tak mau membaca kepentingan masyarakat sipil,” paparnya.
Rocky menegaskan bahwa KPK sebenarnya didirikan dari kepentingan sistem demokrasi yang mengutamakan kepentingan masyarakat sipil di atas segalanya.
“KPK dihasilkan dari rahim politik masyarakat sipil dan fondasi filosofi dari pembentukan KPK itu tak dipahami oleh Presiden Jokowi,” tegasnya.
Seperti diketahui, Presiden Jokowi akhirnya angkat bicara terkait 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan sebagai bagian dari peralihan status menjadi ASN.
BACA JUGA: Mendadak Rocky Gerung Tantang KPK: Silakan Pecat, Nanti Rakyat...
Dalam pernyataannya, Jokowi menegaskan TWK bukanlah dasar pemberhentian pegawai KPK.
"Hasil TWK hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK, baik terhadap individu atau institusi KPK dan tidak serta merta menjadi dasar untuk memberhentikan 75 pegawainya yang tidak lolos tes," kata Jokowi dalam tayangan video di YouTube Sekretariat Presiden, Senin (17/5).(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News