GenPI.co - Hasil rapat koordinasi Pimpinan KPK, Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kemenpan-RB, dan sejumlah lembaga terkait memutuskan 24 dari 75 pegawai lembaga antirasuah yang tak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK) dapat dibina ulang lewat diklat bela negara dan wawasan kebangsaan.
Pasalnya, dalam TWK alih status menjadi ASN. Mereka dianggap sudah tak bisa dibina untuk menjadi abdi negara.
Merespons hasil tersebut, 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menolak tegas pembinaan ulang terhadap 24 pegawai yang masih berpeluang menjadi aparatur sipil negara (ASN).
Bahkan, Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK Giri Suprapdiono blak-blakan menyebut pembinaan ulang kepada 24 pegawai KPK ini sebagai bentuk pelecehan.
"Ini pelecehan bagi kita. Lebih baik kita dipecat. Daripada harus dibina lagi," tegas Giri Suprapdiono dalam acara Mata Najwa di Trans7, Rabu (26/5) malam.
Pernyataan yang sama juga diungkapkan Kepala Satgas Penyelidik KPK Harun al-Rasyid.
Harun membeberkan, 75 pegawai yang dinyatakan tak lulus TWK telah bersepakat menolak pembinaan ulang usai keputusan rapat pimpinan KPK dan sejumlah lembaga, Selasa (25/5) lalu.
Harun pun memastikan rencana pembinaan ulang itu akan ditolak kecuali 75 pegawai secara keseluruhan beralih otomatis menjadi ASN.
"Kami sudah bersepakat dengan yang 75, bahwa kami menolak untuk dibina. Jadi, meski ada 24 yang akan dipisahkan dari 75 kami juga enggak akan mau, kecuali 75 itu secara otomatis dialihkan," jelasnya.
Menurut Harun, bahwa keputusan meloloskan 24 dari 75 pegawai agar dapat dibina tak lebih dari siasat, seolah-olah pimpinan KPK mengikuti arahan Presiden Joko Widodo.
Padahal, kata Harun, keputusan tersebut sebagai pembangkangan terhadap Jokowi.
"Itu kan siasat. Siasat seakan-akan telah mengikuti arahan presiden padahal senyatanya mereka membangkang. Publik sudah pintar membaca strateginya," pungkas Harun al-Rasyid.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News