GenPI.co - Ahli Hukum Tata Negara Refly Harun setuju dengan pendapat Ketua DPD La Nyalla Mattalitti untuk menghapus Presidential Treshold.
Bahkan dirinya mengaku telah berkomunikasi dengan La Nyalla membahas soal penghapusan syarat pencalonan presiden dan wakil presiden itu, karena dianggap sudah bertentangan dengan konstitusi.
“Bila perlu kita ajukan lagi judicial review karena Profesor Jimly Asshiddiqie mengatakan dalam kondisi saat ini seharusnya Presidensial Threshold itu dihapuskan,” ujar
Refly di kanal YouTube pribadinya dan sudah diiizinkan untuk dikutip, Selasa (1/6).
Kendati demikian, menurut Refly, sampai sekarang MK tetap bergeming tidak mau membatalkan Presidential Treshold.
“Saya juga tidak tahu, mungkin karena (ada) pesanan istana yang mengatakan tolong pertahankan Presidensial Threshold. Karena ini adalah cara mudah untuk memenangkan pertarungan,” ujarnya.
Refly lantas berharap hal tersebut tidak terjadi dan ada sebuah independensi.
Meski begitu, Refly merasa bahwa keputusan-keputusan yang diambil berdasarkan pada favoritisme terhadap kekuasaan.
“Komposisi-komposisi hakimnya terlihat betul bersama dalam satu arus kekuasaan. Ya, wajar saja sih sebenarnya, karena rata-rata mereka ditunjuk oleh kekuasaan yang sama dan sekarang sudah diberikan renumerasi yang luar biasa,” ujarnya.
Menurutnya, dalam tanda kutip, para hakim diberikan gratifikasi yang luar biasa, yakni, perpanjangan masa jabatan hingga 15 tahun.
“Saya tidak tahu mau memulai perjuangan dari mana untuk memutus presidensial threshold ini. Mudah-mudahan Mattalitti mau mempelopori mengajukan kembali judicial review atau melobi DPR agar pasal tentang presidensial threshold dihapuskan,” pungkasnya. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News