GenPI.co - Ahli hukum tata negara Refly Harun angkat suara terkait mantan Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab yang diminta untuk melakukan grasi (pengampunan) kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Hal tersebut merupakan opsi dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam persidangan terkait terkait perkara tes usap RS Ummi Bogor, Jawa Barat.
"Grasi itu urusan presiden dan terpidana, bukan urusan hakim," ujarnya kepada GenPI.co lewat percakapan Whatsapp, Jumat (25/6).
Bahkan, Refly juga menilai bahwa putusan vonis yang diiringi oleh opsi meminta pengampunan presiden sangat tidak lazim.
"Hakim tidak perlu menyampaikan itu. Hakim cukup menanyakan terima putusan atau mau ajukan banding," ujar Refly Harun.
Tidak hanya itu, Refly juga menyoroti putusan vonis 4 tahun penjara yang diberikan Majelis Hakim kepada Habib Rizieq.
"Menurut saya hukuman dan proses pemberi hukuman terhadap Habib Rizieq Shihab ini sudah tidak rasional," ujarnya.
Dirinya juga merasa tidak terima atas putusan tersebut lantaran jangka waktu hukuman yang diterima Habib Rizieq sama seperti kasus korupsi yang menjerat Jaksa Pinangki dalam kasus suap.
"Satu aparat hukum yang menerima suap, satunya warga negara (tanpa jabatan negara) yang hanya ngomong soal kesehatan dirinya," ujarnya.
"Lalu (Habib Rizieq) dianggap menyebarkan berita bohong yang menerbitkan keonaran," pungkas Refly Harun.
Menurut Refly, sejak awal publik telah menduga bahwa Habib Rizieq tidak mungkin lolos dari hjukuman setidak-tidaknya hingga setelah 2024.
"Hukuman HRS justru semakin membuktikan bahwa dia mau dikandangkan sampai setidaknya 2024 agar tidak bisa berpartisipasi dalam Pemilu," tuturnya. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News