Pengamat Sebut 4 Poin Penting Soal PPKM Darurat, Nomor 3 Menohok!

GenPI.co - Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga membeberkan analisisnya terkait pelaksanaan PPKM Darurat.
 
Ia menyoroti empat hal mengenai pelaksanaan PPKM Darurat yang sudah diterapkan sejak Sabtu, (3/7). 
 
Masalah pertama adalah mobilitas warga di pinggir kota yang masih tinggi. 
 
Dengan demikian, kebijakan yang dibuat tetap membuka ruang bagi masyarakat untuk berinteraksi. 
 
"Kalau interaksi antar warga masih tinggi, tujuan meminimalkan penyebaran Covid-19 belum terwujud," kata Jamiluddin dikutip dari JPNN.com, Minggu (4/7).

Ia pun meminta Koordinator PPKM Darurat Jawa-Bali Luhut Binsar Panjaitan memastikan mobilitas dan interaksi warga dapat ditekan. 
 
"Kalau ini tak dapat dilakukan, dikhawatirkan tujuan PPKM Darurat tidak akan terwujud," ujar Jamiluddin. 
 
Masalah yang kedua adalahnya banyaknya pesan-pesan menakutkan atau ancaman yang beredar terkait penanganan Covid-19.

Jamiluddin menjelaskan, pesan menakutkan dan ancaman ini juga disampaikan Luhut kepada kepala daerah dan penjual obat. 
 
Selain itu rakyat juga disuguhi pesan yang menakutkan terkait bahaya varian baru Covid-19.

BACA JUGA:  Ada Maksud Tertentu di Balik Jokowi Putuskan PPKM Darurat

"Pesan-pesan ancaman dan menakutkan dalam berbagai penelitian dapat menimbulkan bumerang. Penerima pesan dapat menjadi imun sehingga mengabaikan pesan yang diterimanya," ucap Jamiluddin.

Masalah yang ketiga, Luhut Binsar Panjaitan yang ditunjuk sebagai koordinator PPKM Darurat di Jawa - Bali bukanlah orang yang kredibel di bidang kesehatan.
 
Oleh karena itu, Jamiluddin meminta agar Luhut tahu diri untuk tidak banyak bicara teknis kesehatan, khususnya yang berkaitan dengan Covid-19. 
 
Ia justru menyarankan supaya Luhut melibatkan para pakar kesehatan dari Kementerian Kesehatan, IDI, dan perguruan tinggi.

BACA JUGA:  PPKM Darurat Saja Tak Cukup, PKS Minta Jokowi Turun Tangan!

Terakhir, koordinasi pusat dengan kepala daerah perlu dilakukan lebih intensif agar pelaksanaan PPKM Darurat dapat berjalan sesuai tujuan. 
 
Jamiluddin PUN menyarankan supaya Luhut jangan terlalu banyak menggunakan kata perintah. 
 
"Luhut tak berhak perintah apalagi mengancam akan memecat pimpinan daerah bila tidak melaksanakan  PPKM Darurat," pungkas Jamiluddin. (cr3/jpnn)