GenPI.co - Pengamat politik Adi Prayitno membeberkan analisisnya terkait kritik yang berdatangan kepada Jokowi dari sejumlah politikus PDIP.
Adi menduga pemerintah pusat tidak melibatkan partai koalisi termasuk PDIP dalam pengambilan kebijakan penanganan Covid-19.
Hal itulah yang membuat kritikan berdatangan kepada Jokowi dari sejumlah politikus PDIP, seperti Puan Maharani, Effendi Simbolon, dan Masinton Pasaribu.
"Kalau distribusi tanggung jawab itu terutama untuk hal-hal yang dianggap darurat dan penting hanya berkisar pada orang yang itu-itu saja. Karena selama ini soal penanganan pandemi ini kalau enggak Pak Luhut, ya, Airlangga, kan," kata Adi dikutip dari JPNN.com, Rabu (4/8).
Pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu menduga bahwa ada kecemburuan secara politik di dalam internal koalisi pemerintah yang dipimpin Presiden Jokowi.
"Soal kinerja pemerintah, soal penanganan pandemi ini kan dianggap satu paket kegagalan PDIP dan pemerintah sebagai partai pengusung," ujar Adi.
Artinya, menurut Adi, dengan mengkritik secara terbuka, PDIP ingin menjelaskan kepada publik bahwa yang dilakukan pemerintah itu tidak sepenuhnya suara PDIP.
Politikus PDI Perjuangan Effendi Simbolon sebelumnya mengkritik pemerintah di dalam menanggulangi pandemi lantaran ogah menerapkan lockdown sejak awal guna menekan penularan Covid-19.
Menurutnya, angka penularan virus Corona bisa dikendalikan dengan cara melakukan lockdown.
Sementara itu, Anggota Fraksi PDIP DPR RI Masinton Pasaribu yang terang-terangan mengkritik pernyataan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan soal Covid-19 sudah terkendali.
Selain itu, kritikan juga datang dari Ketua DPR RI Puan Maharani terkait aturan makan di warung maksimal 20 menit dalam penyesuaian PPKM Level 4.
Puan mempertanyakan apakan aturan tersebut efektif untuk mencegah penularan Covid-19. (cr1/jpnn)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News