GenPI.co - Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Adnan Topan Husodo turut memberikan komentar terkait penunjukkan Izedrik Emir Moeis sebagai Komisaris PT Pupuk Iskandar Muda.
Menurutnya, penunjukan itu sudah melanggar prinsip dasar dari pemerintahan yang kredibel dan bersih.
"Saya kira memang ada kemunduran dalam pengelolaan BUMN karena adanya pembiaran soal rangkap jabatan yang masif, korupsi yang kerugiannya harus ditambal oleh APBN melalui skema-skema tertentu, termasuk merekrut komisaris (pengawas) dari latar belakang eks napi korupsi,” kata dia kepada GenPI.co, Jumat (6/8/2021).
Adnan menerangkan, jabatan publik seperti komisaris BUMN membutuhkan standar etika dan integritas yang tinggi, sebab jabatan publik berpotensi untuk melakukan tindakan korupsi.
"Nah, ini kok yang dipilih eks napi korupsi?” jelasnya.
Pengangkatan Izedrik Emir Moeis menjadi komisaris BUMN tersebut seolah Indonesia tak memiliki calon lain yang lebih mumpuni.
“Kita jadi seperti kekurangan orang yang bagus, bersih dan kompeten," jelas Adnan.
Kendati demikian, Adnan merasa ada pemakluman terhadap korupsi, dirinya menduga korupsi sudah dianggap masalah biasa, masalah kecil yang tidak membawa risiko apapun bagi bangsa ini.
"Tidak heran kalau BUMN kita sebagian besarnya tidak berkinerja baik banyak yang merugi karena tata kelolanya buruk," tuturnya.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News