GenPI.co - Ketua MPR, Bambang Soesatyo, mengatakan pihaknya tidak membicarakan terkait penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode dalam rencana amendemen terbatas UUD 1945.
"Kami tidak pernah bicara mengenai 3 periode di MPR ini,” ujar Bambang Soesatyo di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (18/8).
"Bukan belum, tidak pernah," tegasnya.
Politukus Golkar itu mengatakan bahwa MPR punya target untuk melakukan amendemen terbatas UUD 1945.
"Ada (target). Berdasarkan rapat kami dengan badan pengkajian dan pimpinan ada time table-nya. Mekanismenya sesuai Pasal 37,” ucapnya.
Pria yang akrab disapa Bamsoet itu mengatakan jika nanti arus besar partai politik dan semua stakeholder setuju, yang perlu dilakukan pertama kali adalah melakukan edaran dukungan.
Edaran itu harus ditandatanani oleh sepertiga anggota MPR dari 719.
“Dokumen harus jelas alasannya, pasal ayat mana yang mau dikurangi atau ditambah dengan argumentasi yang kuat. Jadi harus awalnya didukung oleh sepertiga," kata Bamsoet.
Ketua IMI Pusat ini mengatakan setelah ada dukungan dari sepertiga anggota MPR, masih ada tahapan selanjutnya, yakni pengambilan keputusan melalui suatu forum sidang paripurna yang harus dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga.
"Jadi kalau ada satu partai saja yang tidak hadir, boikot misalnya, tidak setuju, itu dihitung nanti. Kurang satu aja tidak bisa dilanjutkan,” ucapnya.
Hal itu disebabkan karena MPR adalah rumah kebangsaan, cermin daripada kedaulatan rakyat.
“Maka satu suara saja bisa menggagalkan atau tidak meneruskan pembahasan amandemen terbatas," tuturnya.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News