Peringatan Keras untuk KPK, Ombudsman Ancam Seret Presiden!

Peringatan Keras untuk KPK, Ombudsman Ancam Seret Presiden! - GenPI.co
Presiden Joko Widodo (Jokowi). Foto: Biro Setpres

GenPI.co - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) memberikan peringatan keras kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena tidak mengindahkan laporan akhir hasil pemeriksaan (LAHP) terkait polemik tes wawasan kebangsaan (TWK).

Ombudsman mengancam akan menyerahkan rekomendasi kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
 
"Kalau sampai 21 (Agustus 2021) tidak menjalani tindakan korektif, kami maju ke tahap akhir, yaitu rekomendasi," kata Komisioner Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng dikutip dari JPNN, Rabu (18/8).

Ombudsman menyatakan akan mengirimkan rekomendasi kepada Presiden Jokowi selaku pimpinan tertinggi lembaga negara dan DPR RI. 
 
Sebab dalam temuan Ombudsman RI, pelaksanaan TWK dinilai terjadi malaadministrasi. 
 
Di sisi lain, Ombudsman RI menghormati keberatan atas LAHP yang disampaikan oleh KPK dan juga Badan Kepegawaian Negara (BKN). 
 
"Tentu Ombudsman terbuka juga untuk melihat itu," ucap Robert.

BACA JUGA:  Komnas HAM Temukan 11 Pelanggaran HAM yang Diselenggarakan KPK

Robert tak memungkiri, LAHP Ombudsman RI terkait polemik TWK tidak berbeda jauh seperti yang disampaikan oleh Komnas HAM. 
 
Sebelumnya, Komnas HAM juga telah menyatakan TWK alih status pegawai KPK melanggar HAM. 
 
"Kami Ombudsman melihat dari sisi administrasi, tetapi Komnas HAM dari sisi HAM," kata Robert.

Sebelumnya, KPK menyatakan tetap pada pendiriannya untuk tidak mengikuti tindakan korektik yang disarankan Ombudsman RI dalam asesmen TWK. 
 
Lembaga antirasuah itu juga telah menyerahkan surat keberatan kepada Ombudsman dan mengeklaim, pelaksaan TWK sudah sesuai aturan yang berlaku.

BACA JUGA:  Fahri Hamzah Geram, Tak Ada yang Berani Lawan KPK!

KPK menyatakan Ombudsman tidak menghormati kewenangan lembaganya dalam pelaksanaan TWK.  
 
"Diatur bahwa dalam hal terdapat keberatan dari terlapor atau pelapor terhadap laporan akhir hasil pemeriksaan (LHAP), maka keberatan disampaikan kepada ketua Ombudsman RI," ujar Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron beberapa waktu lalu. (tan/jpnn)

Lihat video seru ini:

Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News

Berita Sebelumnya
Berita Selanjutnya