GenPI.co - Ahli hukum tata negara Refly Harun menyoroti langkah Menteri Koordinator Maritim Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang memberi ultimatum somasi.
Somasi tersebut dilayangkan kepada direktur Lokataru itu dan koordinator KontraS Fatia Maulida terkait diskusi keduanya dalam sebuah video yang disiarkan YouTube.
Diskusi terkait temuan sejumlah organisasi soal bisnis para pejabat di balik rencana eksploitasi daerah Blok Wabu di Intan Jaya, Papua itu turut menyeret nama Luhut.
Menurut Refly, somasi itu adalah risiko yang diambil oleh Haris atas posisinya sebagai aktivis.
“Tidak gampang menjadi orang yang memerhatikan perkembangan sosial politik,” ujar Refly Harun dalam live YouTube-nya yang dipantau GenPI.co, Minggu (29/8).
Menurut Refly, selalu ada risiko atas pekerjaan Haris Azhar dan Fatia yang secara lantang berbicara pada wilayah good governance dan clean government.
“Risikonya selalu ada, ya contohnya seperti ini. Yaitu, risiko digugat, disomati, diultimatum, dan sebagainya,” tuturnya.
Menurut Refly, pejabat publik tidak seharusnya memberikan ultimatum kepada masyarakat umum.
Apalagi dilakukan dengan cara menyewa pengacara-pengacara mahal.
“Kita harus memahami, bahwa menegakkan good governance dan clean government memang harus membedakan wilayah publik dan privat,” kata Refly Harun.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News