Polemik Masa Jabatan Presiden, Pengamat Sentil Urgensinya

GenPI.co - Wacana amendemen UUD 1945 tentang masa jabatan presiden kembali bergulir hingga menjadi polemik. 

Peneliti Indonesia Political Opinion (IPO) Catur Nugroho lantas angkat bicara terkait polemik tersebut. 

Menurutnya, tidak ada kepentingan mendasar dari amendemen soal masa jabatan presiden. 

BACA JUGA:  Pengamat Bongkar Keresahan Soal Amendemen UUD 45

"Saya belum melihat urgensi amendemen UUD 1945 ini," beber Catur melalui pesan teks kepada GenPi.co, Rabu (1/9). 

Catur menjelaskan pemilihan umum (pemilu) masih cukup lama untuk digelar. 

BACA JUGA:  Amendemen UUD Harus Dilakukan Sesuai Aspirasi Rakyat

Oleh karena itu, dia merasa tidak perlu khawatir gagal terkait gelaran pemilihan presiden atau Pilpres. 

"Untuk perpanjangan masa jabatan presiden misalnya, kan, pemilu masih tiga tahun lagi," jelasnya. 

BACA JUGA:  Wacana Amendemen UUD 1945, Puan: Jangan Melebar ke Mana-mana

Catur lantas mempertanyakan tentang kepentingan di balik wacana tersebut. 

Menurut dia, Pilpres 2024 masih bisa digelar meski di tengah pandemi. 

"Jadi, mengapa sudah suuzan tidak bisa menggelar pemilu?" imbuhnya. (*)