Wakil Ketua MUI: Bapak Cukup 2 Periode, Maaf Rakyat Sudah Muak

GenPI.co - Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas blak-blakan merespons isu amendemen UUD 1945 yang tengah ramai diperbincangkan oleh sejumlah pihak di Tanah Air.

Menurut Anwar Abbas merujuk pernyataan Lord Acton, bahwa kekuasaan itu cenderung korup.

"Ini mencerminkan negara kekuasaan jadinya, bukan negara yang mengedepankan kedaulatan rakyat," jelas Anwar Abbas kepada wartawan, Kamis (2/9).

BACA JUGA:  Jika Wanita Susah Mencapai Puncak Kenikmatan, Pria Harus Tahu Ini

Hal yang disoroti dalam amendemen tersebut adalah mengembalikan MPR RI menjadi lembaga negara paling tertinggi. Selain itu, pembahasan mengenai masa jabatan presiden juga menjadi sorotan.

Anwar Abbas membeberkan, bahwa Indonesia harus belajar dari sejarah yang ada, terutama pada sejarah kepemimpinan Soeharto yang dilengserkan oleh rakyat.

BACA JUGA:  Jika Pria Memiliki Kebiasaan Ini, Siap-siap Ancaman Impotensi

Menurut Anwar Abbas merujuk pernyataan Lord Acton, bahwa kekuasaan itu cenderung korup.

"Ini mencerminkan negara kekuasaan jadinya, bukan negara yang mengedepankan kedaulatan rakyat," jelas Anwar Abbas kepada wartawan, Kamis (2/9).

BACA JUGA:  Kocok Buah Sawo Campur Madu Wow Banget, Khasiatnya Cespleng

Anwar Abbas menilai, ide penambahan masa jabatan presiden akan menghambat demokrasi yang sudah terbentuk.

Apalagi Indonesia saat ini tengah menghadapi pandemi covid-19 yang menurutnya tidak maksimal dalam penaganannya.

Tak hanya itu, Anwar Abbas berpendapat, bahwa publik sudah muak dengan situasi covid-19 dan ekonomi yang semakin parah.

"Jadi, bapak itu dua periode sudah cukup. Maaf saja, orang sudah banyak yang muak dengan situasi covid-19 dengan keadaan ekonomi yang parah. Rendahnya kemampuan pemerintah mengatasi masalah covid-19 dan ekonomi. Jangan dikira rakyat senang saat ini," jelas Anwar Abbas.

Tetapi, apabila MPR, DPR, dan DPD akhirnya akan memperpanjang masa jabatan presiden menjadi tiga periode, Anwar Abbas khawatir akan timbul gejolak di masyarakat.

"Dan saya yakin pemerintah akan menurunkan aparat kepolisian dan tentara. Tapi kalau rakyat marah, memangnya rakyat takut sama bedil kalau marah. Saya rasa kalau rakyat marah, sampai tingkat puncak enggak takut bedil. Bagi saya, kita kan sudah putuskan membatasi dua periode," ujar Anwar Abbas.(*)