GenPI.co - Direktur Eksekutif Center for Youth and Population Research (CYPR), Dedek Prayudi menyoroti kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menurunkan tarif air PAM.
Menurutnya, keadaan itu sangat berbau politis sementara warga Jakarta kesulitan dalam pasokan air bersih.
"Memberikan subsidi terdengar populer secara politis karena itu yang dibutuhkan Pak Anies," ucap Dedek kepada GenPI.co, Selasa (7/9/2021).
Uki, sapaan akrabnya, menjelaskan penuruan tarif PAM tidak dibutuhkan warga Jakarta.
Sebab, kata dia, beberapa warga tidak mampu membayar iuran per bulan di PAM.
"Warga DKI Jakarta itu butuh jawaban atas kebocoran pipa air, tidak meratanya pipa air, dan sumber air bersih," tegas dia.
Distribusi pipa air, bagi Uki, memiliki masalah dalam anggaran dan wilayah yang ilegal.
Dia menambahkan anggaran pipa air bagi warga miskin sebenarnya sudah dipersiapkan, tetapi tidak dilanjutkan.
"Nah, anggaran Rp 495 miliar untuk pemerataan pipa air malah dipangkas menjadi Rp 168 miliar," imbuhnya.
Sebelumnya, Anies mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 57 Tahun 2021 tentang tarif Air PAM Jaya.
Dari Pergub tersebut, tarif air PAM Jaya diturunkan dari Rp 25.000/m3 menjadi Rp 1.050/m3.
Subsidi air bersih, kata Anies, merupakan bentuk mewujudkan keadilan sosial.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News