GenPI.co - Ahli Hukum Tata Negara Refly Harun mendadak meminta para aktivis dan semua elemen masyarakat melakukan gerakan bersama-sama menolak ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold (PT) 20 persen yang berlaku saat ini.
Hal tersebut diungkapkan pengamat sosial dan politik itu dalam video yang diunggah melalui kanal YouTube Refly Harun, Selasa (14/9)
Menurut Refly Harun, seharusnya pembatasan itu harus ditiadakan atau menjadi nol persen.
"Itu (presidential threshold, red) hanya menjadikan demokrasi kita menjadi demokrasi kriminal atau demokrasi jual beli," tegas Refly Harun.
Refly Harun pun menilai, bahwa pemberlakuan ambang batas pencalonan presiden membuat praktik demokrasi dikendalikan kekuatan finansial.
Tak hanya itu, bagi Refly Harun, penolakan atas presidential threshold merupakan upaya menyelamatkan Indonesia.
Akademisi itu mengungkapkan, bahwa maksud pemilihan presiden secara langsung ialah untuk memunculkan calon sebanyak-banyaknya.
Sementara itu, setiap partai politik peserta pemilu diberikan hak konstitusional untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden sesuai dengan ketentuan konstitusi.
Oleh sebab itu, Refly Harun akhirnya mengundang semua pihak yang memiliki kepedulian terhadap demokrasi di tanah air membuat video singkat berisi penolakan atas presidential threshold pada Pilpres 2024.
Pengacara yang pernah mengungkap jual beli perkara di Mahkamah Konstitusi (MK) itu menyebutkan, sejumlah nama pegiat demokrasi penolak presidential threshold mulai mencuat.
Antara lain, Rizal Ramli, Bivitri Susanti, Rocky Gerung, Haris Azhar, Hadar Gumay, dan Effendi Ghazali.
"Kita harus tolak demokrasi kriminal dan pemufakatan jahat demokrasi, di mana pemilu hanya berlangsung di antara para elite-elite atau oligarki politik yang berkuasa saja," pungkas Refly Harun.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News