Amendemen 3 Periode Ditolak, Pengamat Minta Jokowi Sumpah

15 September 2021 18:45

GenPI.co - Direktur Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie semakin gencar menyoroti isu amendemen 3 periode. Menurutnya, menambah masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bukanlah urgensi.

Dirinya mengaku heran dengan era pemerintahan Jokowi yang tetap mempertahankan pendukungnya sampai saat ini. Padahal, menurut Jerry, Jokowi telah menolak 3 periode.

“Kenapa Jokpro 2024 masih tetap jalan? Presiden juga melempar keputusan ke MPR,” ujar Jerry Massie dalam webinar berjudul “Petik Pelajaran, Ngotot 3 Periode Presiden Guinea Digulingkan” Rabu (15/9).

BACA JUGA:  Anggota DPR RI Bongkar Polemik Amendemen UUD 1945: Referendum...

Jerry mengaku sejak awal telah menolak usulan 3 periode itu. Sebab, dirinya merasa bahwa reformasi sudah dimulai sejak turunnya Presiden ke-2 Soeharto dan Orde Baru.

“Sudah berdarah-darah kita pada 98 dan sekarang Indonesia berada pada tataran reformasi. Kenapa harus dikoyak-koyak amendemen konstitusi ini?” katanya.

BACA JUGA:  Dukung Amendemen UUD 1945, Jokpro: Untuk Sempurnakan Sistem

Bahkan, Jerry juga menilai bahwa isu amendemen 3 periode Jokowi akan membawa Indonesia kembali seperti Orde Baru atau Neo-Orba.

“Ini sebuah kesalahan fatal jika MPR ini mau mencoba untuk meloloskan. Saya juga usulkan agar Jokowi menandatangani petisi walaupun dia sudah menolak 3 periode itu,” ujarnya. 

BACA JUGA:  Pengamat: Amendemen UUD Juga Dipengaruhi Politik Internasional

Jerry mengaku tidak percaya dengan politik jika hanya sekedar kata-kata saja. Dirinya juga menganjurkan Jokowi untuk lebih tegas menyatakan ke publik untuk tidak maju 3 periode.

“Tantangan saya pada kitab suci, berani enggak itu bersumpah di bawah kitab suci untuk tidak maju di periode ke 3,” kata Jerry.

Dirinya juga menilai amendemen 3 periode bukanlah sesuatu yang urgen. Dirinya lantas menilai bahwa kurangnya andil dari DPD menjadi yang utama.

Bukan tanpa alasan. Sebab, menurut Jerry DPD tak pernah memegang budgeting, controling, dan legislasi untuk menyeimbangkan.

“Di Amerika, senator yang memegang legislasi atau perundang-udnagan. Di Indonesia yang berlaku hanya satu kamar,” tandasnya. (*)

Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News

Redaktur: Agus Purwanto Reporter: Panji

BERITA TERPOPULER

BERITA TERKAIT

Copyright © 2024 by GenPI.co