GenPI.co - Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Anak Bangsa (LKAB) Rudi S Kamri menanggapi pernyataan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto soal sanksi tegas dari internal partai.
Sebelumnya, Hasto menyebut akan memberi hukuman kepada kader yang mendeklarasikan diri untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Menurut Rudi S Kamri, pernyataan tersebut membuatnya tercengang bila ditujukan kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
"Saya tidak yakin jika meman ditujukan kepada Pak Ganjar. Namun, bila demikian, itu sangat aneh," ucap Rudi kepada GenPI.co, Kamis (23/9).
Rudi menjelaskan bagaimana mungkin seorang kader yang dipilih oleh rakyat, bisa mendapatkan hukuman.
Sebab, kata dia, sukarelawan yang menunjuk Ganjar untuk Pilpres 2024 bukan berasal dari PDIP.
"Dia (Hasto, red) pikir rakyat tidak boleh mendukung tokoh yang diidolakan sebagai Presiden Indonesia? Jadi, kalau menghukum Ganjar Pranowo karena sukarelawannya, itu sangat tidak masuk logika," jelasnya.
Oleh karena itu, dia mendesak PDIP agar lebih realistis melihat potensi figur potensial menuju Pilpres 2024.
Menurut dia, kondisi sekarang mengingatkan pada Pemilihan Umum 2014, yang mana Megawati Soekarnoputri menunjuk Joko Widodo sebagai calon presiden dari PDIP.
"Rakyat menyampaikan aspirasi, kok, dilarang. Ini seperti Pak Jokowi waktu masih menjadi Gubernur DKI Jakarta didukung rakyat, Megawati pun bergeming," imbuhnya. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News