GenPI.co - Guru Besar Politik Internasional UPH Aleksius Jemadu merespons soal pihak Kementerian Luar Negeri Indonesia yang mengkritik balik pernyataan PBB soal Papua.
PBB disebut alpa saat menyoroti isu-isu HAM di negara-negara maju.
Menanggapi hal itu, Aleksius mengatakan counter argumen itu sudah menjadi tugas kemlu.
"Sudah jadi tugas kemlu untuk tanggapi ucapan sekjen PBB dengan tunjukkan bukti kebrutalan para pemberontak dengan aksi kriminalnya," kata Aleksius kepada GenPI.co, Senin (27/9).
Aleksius menyarankan agar TNI dan Polri yang bertugas di Papua tidak terpancing dengan strategi kekerasan para pemberontak di sana.
Upaya penyelesaian secara damai mesti tetap menjadi prioritas utama Indonesia.
Sebab, lingkaran kekerasan hanya akan menyudutkan Indonesia di mata internasional.
Sebelumnya, Sekjen PBB Antonio Guterres mengkritik Indonesia soal Papua. Dia menyoroti dokumen yang menjabarkan aksi kriminalisasi dan intimidasi aktivis di sana.
Namun, Jubir Menlu Teuku Faizasyah mengatakan dokumen yang dilaporkan PBB hampir semuanya menyoroti negara berkembang.
"Sayangnya, laporan itu luput menyoroti kejadian pelanggaran HAM di negara-negara maju," kata Teuku.
Teuku lantas menjabarkan soal Islamophobia, rasisme, hingga diskriminalisasi maupun ujaran kebencian, yang mana juga terjadi di negara-negara maju.
Menurutnya, Indonesia tetap pada sikap tidak memberi ruang bagi praktik reprisalsi terhadap aktivis HAM seperti yang dituduhkan.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News