GenPI.co - Pengamat komunikasi dan politik Jamiluddin Ritonga memprediksi rakyat di daerah akan menderita jika dipimpin Pelaksana Tugas (Plt) selama bertahun-tahun.
Hal ini menyusul Pilkada serentak yang dijadwalkan mundur pada November 2024.
Akan ada 101 daerah yang tidak melaksanakan pilkada 2022 dan 170 daerah pada tahun 2023.
"Sungguh mengerikan bila ada 271 daerah yang dipimpin Plt," ujar Jamiluddin kepada GenPI.co, Senin (27/9).
Sebab, selama bertahun-tahun rakyat harus menunggu kepala daerah definitif, baru bisa diambil kebijakan strategis atas persoalan yang mereka hadapi.
"Selain itu, pemerintah juga harus menyiapkan 271 Plt. Tentu ini bukan jumlah sedikit yang harus disiapkan menteri dalam negeri," tuturnya.
Jamiluddin mempermasalahkan, apakah tersedia 271 PLT yang benar-benar mumpuni.
"Untuk ini tentu pemerintah tidak bisa terlalu percaya diri seolah-olah memiliki stok yang cukup untuk memenuhi kebutuhan Plt 2022 dan 2023," lanjutnya.
Sebab, lanjutnya, hal yang tidak diinginkan bisa terjadi jika stok plt itu tak mumpuni.
Oleh karena itu, Jamiluddin meminta pemerintah untuk mencari solusi agar 271 daerah tersebut nantinya tidak menghadapi krisis kepemimpinan, terutama dalam menghadapi pandemi covid-19.
"Kirannya pemerintah perlu mempertimbangkan memperpanjang masa jabatan 271 kepala daerah tersebut," tegasnya.
Menurutnya, suka atau tidak, mereka lebih legitimate daripada pejabat yang ditunjuk pemerintah.
Dengan begitu, lanjut Jamiluddin, pemerintah sudah lebih mengutamakan kepentingan rakyat daripada politik jangka pendek.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News