GenPI.co - Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun blak-blakan mengaku aneh dengan pernyataan Pangkostrad Letjen TNI Dudung Abdurachman terkait raibnya patung Soeharto, Sarwo Edhie Wibowo dan AH Nasution di Museum Dharma Bhakti Markas Kostrad.
Hal tersebut diungkapkan pengamat sosial dan politik itu dalam video yang tayang di kanal YouTube Refly Harun, Senin (27/9).
Kasus tersebut terkuak, ketika mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo menyebut bahwa TNI AD telah disusupi oleh PKI.
Hal itu diindikasikan dengan patung sejumlah tokoh nasional yang terlibat dalam persitiwa G30S/PKI telah raib dari Museum Dharma Bhakti Markas Kostrad.
Merespons hal itu, Pangkostrad Letnan Jenderal Dudung Abdurachman menilai tudingan Gatot Nurmantyo bahwa TNI AD tengah disusupi oleh PKI adalah sebuah tudingan keji.
"Tidak benar tudingan bahwa karena patung diorama itu sudah tidak ada, diindikasikan bahwa AD telah disusupi oleh PKI. Itu tudingan yang keji terhadap kami," jelas Dudung Abdurachman, Senin (27/9).
Dudung Abdurachman pun mengaku patung-patung itu hilang dari Markas karena diminta kembali oleh pembuatnya, yakni Pangkostrad terdahulu, Letjen (Purn) Azym Yusri Nasution.
Dudung mengaku tak bisa menolak permintaan tersebut. Menurutnya, AY Nasution merasa berdosa telah membuat patung-patung tersebut menurut keyakinan agamanya.
"Jadi saya tidak bisa menolak permintaan yang bersangkutan," ungkap Dudung Abdurachman.
"Saya dan Letjen TNI (Purn) AY Nasution mempunyai komitmen yang sama tidak akan melupakan peristiwa terbunuhnya para jenderal senior TNI AD dan perwira pertama Kapten Piere Tendean dalam peristiwa itu," sambungnya.
Dari pernyataan yang dilontarkan Dudung Abdurachman sebagai Pangkostrad tersebut, justru menjadi pertanyaan bagi Refly Harun.
"Bagaimana mungkin patung-patung seperti itu bisa dipersonalisasi. Apakah anggaran itu menggunakan anggaran negara atau pribadi?" jelas Refly Harun.
Refly Harun pun menyentil Dudung Abdurachman sebagai penanggung jawab di Markas Kostrad itu.
"Ada yang minta lalu dikasihkan. Kalau pakai uang negara pasti tak boleh dipersonalisasi. Ide pembuatannya mungkin Pangkostrad, anggarannya dari negara atau pihak ketiga," ungkapnya.
Kalaupun dari pihak ketiga, kata Refly Harun, tentunya hal itu diperuntukan bagi institusi bukan untuk pribadi.
"Jadi aneh di situ saja. Nggak masuk akal menurut saya," tegasnya.
Tak hanya itu, Refly Harun juga menyinggung pemilik kekuasaan saat ini tak terlalu galak dengan PKI atau mantan-mantan PKI.
"The ruling party (Partai berkuasa) banyak menampung keturunan PKI. Partai Presiden Jokowi, Partainya Megawati," jelasnya.
Bahkan kader PDIP, lanjut dia, Ribka Tjiptaning terang-terangan menyatakan bangga menjadi anak PKI.
"Jadi secara ideologis bahaya PKI belum hilang sama sekali," ujar Refly Harun.
"Ada suasana psikologis Pemerintahan sekarang tak mau mengutuk pemberontakan G30S/PKI karena Bung Karno enggan bubarkan PKI, dan pemberantasan G30S/PKI berikan nama baik Pak Harto (Presiden RI kedua Soeharto)," pungkasnya.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News