GenPI.co - Akademisi politik Philipus Ngorang mengatakan bahwa ada dikotomi antara anggota TNI dan Polri dengan masyarakat sipil di Indonesia.
Menurut Philipus Ngorang, hal itu sudah terjadi sejak lama.
“Dari dulu sudah ada anggapan seperti itu,” ujarnya kepada GenPI.co, Minggu (3/10).
Ngorang mengatakan bahwa publik kerap menilai pemimpin dari anggota TNI dan Polri cenderung otoriter.
Sementara itu, pemimpin dari masyarakat sipil dinilai lebih demokratis.
“Namun, hal itu sudah tak bisa diterapkan saat ini. Pasalnya, undang-undang militer hari ini sudah bagus,” katanya.
Pengajar di Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie itu memaparkan bahwa anggota atau perwira TNI-Polri harus keluar dari keanggotaan jika ingin menjabat sebagai pejabat publik.
“Mereka harus meletakan jabatan militernya jika ingin menjadi kepala daerah atau presiden,” paparnya.
Menurut Ngorang, pola kepemimpinan otoriter dan demokratis tak bergantung pada latar belakang sang pemimpin.
“Bisa saja masyarakat sipil pun memiliki kecenderungan untuk memimpin secara otoriter, itu tak menutup kemungkinan juga,” ungkapnya.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News