GenPI.co - Melemahnya oposisi sontak nyalakan alarm bahaya. Itu terekam jelas jelang 2 tahun pemerintahan Jokowi-Maruf Amin.
Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia Rizqan Kariema Mustafa memberikan sejumlah catatan penting.
Rizqan menyoroti data the economist intelligence unit 2020. Skor overall demokrasi Indonesia ada di angka 6.30.
Nilai terendah pada aspek Political Culture/Budaya politik (4.38) dan Civil liberties/kebebasan sipil (5,59).
Rizqan menduga salah satu yang patut menjadi mendukung hal tersebut ialah melemahnya oposisi.
"Diduga, kegagalan oposisi di Indonesia selama ini disebabkan tidak menjaga hukum keseimbangan dan tidak dikembangkannya budaya oposisi," kata Rizqan kepada GenPI.co, Sabtu (16/10).
Padahal, oposisi harusnya merupakan kelompok yang dihormati. Namun, koalisi yang terbentuk pasca-pemilu menunjukan tidak adanya urgensi dari ambang batas pencalonan presiden.
Itu lantaran koalisi yang terbentuk dinilai cenderung cair dan pragmatis.
Berdasarkan data Formappi, bertambahnya PAN masuk sebagai koalisi menjadikan total kursi seluruh koalisi parpol pendukung pemerintah berjumlah 471 kursi (81,9 persen).
Sedangkan oposisi berkurang menjadi 104 kursi. "Oposisi pada dasarnya diharapkan dapat mengontrol jalannya pemerintah. Akan tetapi, di Indonesia hal tersebut belum tercapai," katanya.
Peniliti KIPP yang juga pengawal demokrasi ini menyebut, saat ini fungsi kontrol atas jalannya pemerintahan justru lebih banyak dilakukan oleh masyarakat.
Sebab, partai oposisi kerap kali membentuk aliansi strategis dengan partai pendukung pemerintahan pasca pemilu sebagai bentuk bargaining position.
"Budaya politik hendaknya didorong pada pelembagaan pola koalisi-oposisi. Efektivitas pemerintahan presidensial seharusnya selalu diikuti dengan peran oposisi yang kuat," tambahnya.
Idealnya, di sebuah negara dengan sistem demokrasi yang mapan, partai oposisi pada umumnya akan mampu dan dapat menjalankan fungsi sebagai penyeimbang kekuasaan pemerintahan.
"Oleh karena itu, adanya oposisi yang kuat dalam sebuah sangat dibutuhkan dalam sistem demokrasi di Indonesia," katanya.
Rizqan mengatakan, KIPP sebenarnya berfokus pada pemantau pemilu, tetapi pihaknya juga hadir sebagai bagian dari peran masyarakat dalam mengawal demokrasi, termasuk fenomena politik yang memerangi demokrasi secara keseluruhan. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News