GenPI.co - Mantan politikus Demokrat Ferdinand Hutahaean menyoroti isu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan terlibat dalam bisnis penyediaan alat tes PCR.
Dia menilai siapa pun justru boleh memiliki bisnis di bidang apa pun, termasuk penyediaan alat kesehatan akan tetapi tidak mengambil keuntungan pribadi dari kewenangannya.
"Boleh saja beliau ini berbisnis terkait dengan PCR, yang penting dan harus diawasi ialah jangan sampai ada pejabat yang menggunakan kewenangan untuk menguntungkan bisnisnya," kata Ferdinand dalam keterangannya, Rabu (3/11/2021).
Ferdinand menegaskan pejabat yang terlibat dalam bisnis PCR harus bisa ditelusuri untuk memastikan ada atau tidak pelanggaran yang dilakukan.
"Jangan sampai kewenangan disalahgunakan dan ini yang harus diperhatikan betul," kata dia.
Lebih lanjut, menurutnya, aturan tes PCR yang berlaku sejauh ini diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub), bukan Kemenko Marves.
"Jadi, di sini yang harus dilihat secara objektif. Kalau pendapat saya tetap ke situ, siapa pun boleh berbisnis apa pun," ucap dia.
Ferdinand menambahkan sejauh ini dia tidak melihat adanya pelanggaran yang dilakukan Luhut berkaitan dengan bisnis pengadaan alat tes PCR.
"Kalau Pak Luhut menggunakan kewenangan atau jabatannya untuk keuntungan bisnis pribadinya, saya belum melihat itu, belum menemukan itu secara nyata meskipun banyak diperbincangkan publik," tutur Ferdinand.
Sebelumnya, Juru Bicara Menko Marves, Jodi Mahardi membantah adanya keuntungan yang diambil Luhut Binsar Pandjaitan.
Sebab, partisipasi Luhut melalui Toba Bumi Energi merupakan wujud bantuan yang diinisiasi oleh rekan-rekannya dari Grup Indika, Adaro, Northstar, dan lain-lain untuk membantu penyediaan fasilitas tes Covid-19 dengan kapasitas yang besar.(mcr9/jpnn)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News