GenPI.co - Soal Jenderal Andika Perkasa, pengamat sebut Presiden Jokowi berpikiran pendek. Analisis Panglima TNI dibuka semua.
Direktur Lingkar Madani Indonesia (Lima Indonesia) Ray Rangkuti menyoroti hal ini.
Seperti diketahui, Andika Perkasa akan menjabat selama satu tahun jika terpilih menjadi Panglima TNI.
Usia Jenderal Andika akan tercukupi untuk segera menyandang jabatan Purnawirawan pada 2022.
“Nuansa berpikir jangka pendek demi kepentingan pribadi Pak Jokowi terasa lebih menonjol dalam hal memilih Jenderal Andika Perkasa jadi calon panglima TNI,” ujarnya kepada GenPI.co, Jumat (5/10).
Dirinya menilai langkah Jokowi dalam memilih Jenderal Andika tidak tepat. Bukan tanpa alasan, sebab, menurutnya, budaya rotasi Panglima TNI tidak dijalankan.
Seperti diketahui, UU No 34 Pasal 13 tahun 2004 ayat 4 menyebutkan bahwa Jabatan Panglima dapat dijabat secara bergantian oleh Perwira Tinggi aktif dari tiap-tiap matra TNI.
“Presiden hanya membutuhkan sedikit argumen untuk memulai meminggirkan tradisi bagus yang sudah dipupuk khususnya sejak reformasi bergulir,” katanya.
Tidak haya itu, menurutnya, terjadi kemunduran reformasi demokrasi pada era Jokowi. Khususnya dalam reformasi TNI.
“Prinsip kehati-hatian, berdimensi membangun, dan menguatkan demokrasi adalah hal terasa makin hilang di priode kedua Pak Jokowi. Tak terkecuali dengan pemilihan panglima ini,” ucap Ray Rangkuti.
Di sisi lain, Peneliti Imparsial Hussein Ahmad menyebut ada beban terkait dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilakukan oleh calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa.
Menurut Hussein dalam Media Briefing bertajuk Menanggapi Uji Kelayakan dan Kepatutan calon Panglima TNI di DPR yang dilaksanakan oleh KontraS, dugaan tersebut muncul dalam pemberitaan media Tempo pada 2003.
“Adanya berita dugaan terkai Jenderal Andika Perkasa di dalam terbunuhnya aktivis Papua Theys Hiyo Eluay. Meskipun ini tidak sampai diseret ke pengadilan, akan tetapi ini penting,” ujar Hussein.
Bukan tanpa alasan menurutnya, hal tersebut menjadi sebuah catatan bahwa dalam pemilihan Panglima TNI mendatang sangat penting untuk memastikan rekam jejak.
“Karena ini masih abu-abu, saya kira, Presiden Jokowi musti mengevaluasi dengan melibatkan lembaga-lembaga terkait,” tandasnya. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News