GenPI.co - Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia Democratic Policy Satyo Purwanto angkat suara terkait 2 menteri Presiden Joko Widodo alias Jokowi yang diduga terlibat dalam bisnis PCR.
Kedua menteri yang diduga terlibat tersebut yakni, Menteri BUMN Erick Thohir dan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan.
"Ini sudah sangat keterlaluan! Kebangetan! Mereka yang membuat aturan, mereka pula yang berdagang dan mengeruk keuntung dari negara," ujar Satyo kepada GenPI.co, Rabu (10/11).
Oleh sebab itu, dirinya meminta pihak berwajib segera turun tangan membantu Jokowi untuk mengusut dan membongkar kasus tersebut.
"Kapolri Jendral Listyo Sigit, Jaksa Agung, atau KPK? Di antara mereka mana yang lebih dulu akan menangkap para pejabat terduga tersebut?" katanya.
Dirinya lantas berharap Jokowi segera memecat Erick Thohir dan Luhut Binsar Pandjaitan yang diduga ikut bermain dalam bisnis tes PCR tersebut.
"Presiden Jokowi sangat ditunggu ketegasannya untuk memecat para menteri yang terlibat," ujar Satyo.
Menurutnya, hal tersebut juga masih berkitan dengan bisnis vaksinasi Covid-19 dan juga bansos yang melibatkan mantan Menteri Sosial Juliari P. Batubara.
"Coba dicek juga terkait pengadaan vaksin, termasuk kemungkinan pelanggaran aturan persaingan usaha yang tidak sehat," ucapnya.
Dirinya lantas menilai persoalan terkait pengadaan barang dan jasa penanganan Covid-19 tersebut teramat mudah untuk dipermainkan pejabat.
"Tahun lalu juga sudah terjadi korupsi bansos dan kebijakan pemerintah yang kontroversi akibat proses penetapan beberapa perusahaan fintech dalam program prakerja," katanya.
Satyo mengatakan bahwa hal tersebut tidak bisa dibiarkan. Sebab, negara sudah mengeluarkan dana hingga triliunan rupiah untuk menangani pandemi Covid-19 yang tak kunjung selesai ini.
"Untuk langkah awal, perlu ada hukuman sosial dan politik bagi para pejabat tersebut. Tentunya kejadian ini akan sangat membuat seluruh rakyat Indonesia marah," tandas Satyo. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News