GenPI.co - Akademisi politik Hamka mengatakan bahwa selama Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir menjabat, mereka tak boleh terlibat dalam bisnis.
Pasalnya, ada aturan main, etika, dan moral yang harus dipatuhi oleh pejabat publik.
“Tiga-tiganya itu sudah mereka langar,” ujarnya kepada GenPI.co, Rabu (10/11).
Hamka mengatakan bahwa pandemi Covid-19 adalah suatu tragedi kemanusiaan global. Namun, ada masalah terkait pengelolaan pandemi.
“Negara seharusnya berperan dan hadir dalam tiap kesulitan yang dialami oleh rakyatnya,” katanya.
Pakar politik itu menilai bahwa kenyataannya para penyelenggara negara justru ikut bermain di dalam pusaran bisnis pandemi, termasuk bisnis PCR.
“Bisnis itu berkaitan dengan vaksin, alat kesehatan, dan alat tes Covid-19. Keuntungannya itu besar sekali memang,” ungkapnya.
Hamka menegaskan bahwa penanganan pandemi seharusnya ditangani oleh negara dan bisa didapatkan masyarakat secara gratis.
“Tak boleh ada keuntungan yang boleh diambil selama menggunakan uang negara. Sebab, sumber terbesar dari APBN dan APBD itu adalah pajak rakyat,” tuturnya.
Lebih lanjut, Hamka memaparkan bahwa publik sudah paham bahwa bisnis kesehatan adalah salah satu sektor usaha yang besar dan menggiurkan.
Saking besarnya, pebisnis di sektor kesehatan bisa menjadi sponsor politik.
Hamka pun mencontohkan Joe Biden yang didukung perusahaan farmasi besar ketika mencalonkan diri menjadi presiden AS.
Sementara itu, Donald Trump didukung oleh perusahaan di bidang industri pertahanan.
“Masalah bisnis kesehatan memang tak hanya terjadi di indonesia, tetapi semua itu ada aturan main yang tak boleh dilanggar,” papar Hamka. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News