GenPI.co - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendadak mengungkapkan, bahwa pemerintah dan dirinya menghormati keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutus Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional, karena cacat dalam proses pembuatannya.
Pernyataan tersebut diungkapkan Presiden Jokowi dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin, 29 November 2021.
Meski begitu, Presiden Jokowi menegaskan, bahwa MK tidak membatalkan UU Omnibus Law tersebut dan masih memberi waktu 2 tahun bagi pemerintah untuk merevisi.
"Dengan demikian seluruh Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja yang ada saat ini, masih tetap berlaku," tegas Presiden Jokowi.
Dengan tidak adanya pembatalan dan dinyatakan masih berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja oleh MK, maka Jokowi menegaskan seluruh materi dan substansi dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan aturan sepenuhnya masih tetap berlaku.
Jokowi pun menegaskan, bahwa tak ada satu pasal pun yang dibatalkan atau dinyatakan tidak berlaku oleh MK.
"Oleh karena itu, saya pastikan pada para pelaku usaha, dan para investor dari dalam dan luar negeri, bahwa investasi yang telah dilakukan dan Investasi yang sedang dan akan berproses tetap aman dan terjamin," tegas Jokowi.
"Sekali lagi saya pastikan pemerintah menjamin keamanan dan kepastian investasi di Indonesia," sambungnya.
Menurut Jokowi, sebagai negara demokrasi yang berdasarkan hukum, ia mengatakan pemerintah menghormati dan segera melaksanakan putusan MK nomor 91/PUU/18 tahun 2020 tersebut.
"Saya telah memerintahkan para menko dan para menteri terkait untuk segera menindaklanjuti putusan itu secepat-cepatnya," jelas Jokowi.
Selain itu, Jokowi juga menegaskan komitmen pemerintah dan komitmen dia sendiri untuk terus menjalankan agenda reformasi struktural, deregulasi, dan debirokratisasi.
"Kepastian hukum dan dukungan pemerintah untuk kemudahan investasi dan berusaha akan terus saya pimpin dan saya pastikan," pungkas Jokowi.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News