GenPI.co - Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Jenderal (purn) Gatot Nurmantyo blak-blakan menyatakan sikapnya terkait keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengatakan bahwa Undang-Undang (UU) Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat.
Hal tersebut diungkapkan Gatot Nurmantyo dalam video yang tayang di kanal YouTube Refly Harun.
Gatot Nurmantyo dengan tegas meminta agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa segera menghentikan proses peradilan terhadap para aktivis mereka dan yang lainnya, serta memulihkan nama baik.
Selain itu, Gatot Nurmantyo mengatakan demi tegaknya konstitusi, maka KAMI menyarankan agar Jokowi mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).
"Untuk mencabut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja," jelas Gatot Nurmantyo dikutip GenPI.co, Selasa, 30 November 2021.
Gatot Nurmantyo pun menegaskan, bahwa pernyataannya tersebut diberikan agar masyarakat menjadi tenang.
Menurut Gatot Nurmantyo, bahwa saat ini adalah waktu yang tepat untuk membalikkan persepsi masyarakat yang menyebut Jokowi tidak berpihak pada rakyat kecil, walau memang perlu diskusi lebih dalam lagi.
"Sekarang lah peluang untuk membuktikan bahwa presiden suka kepada rakyat, saya pikir ini jalan tengah yang (baik), menurut pandangan KAMI, tapi perlu didiskusikan lagi mungkin," ungkapnya.
Mantan Panglima TNI itu mangatakan, bahwa UU Cipta Kerja sudah disebut bertentangan dengan UUD 1945 oleh MK.
Refly Harun pun menimpali bahwa dia mengingat perkataan dari mantan Jubir Presiden Fadjroel Rachman yang menyatakan Jokowi tegak lurus terhadap konstitusi.
Menurutnya, jika memang tegak lurus maka inilah saatnya atau kesempatan untuk memperlihatkan hal tersebut.
Gatot Nurmantyo pun membeberkan, bahwa sekarang ini perlu tindakan agar membuktikan apa yang dikatakan Fadjroel Rachman benar adanya.
Selain itu, Gatot Nurmantyo juga mengungkapkan bahwa dia memiliki keyakinan sendiri kalau Jokowi akan mementingkan rakyat Indonesia, dan meminta untuk menunggu bagaimana keputusan ke depannya.
"Saya ingat mungkin perlu dikoreksi kata-kata Bung Karno. Di dalam momen di buku Bung Karno penyambung lidah rakyat," kata Gatot Nurmantyo.
Dalam buku tersebut tercatat perkataan Presiden Pertama RI Soekarno yang menyebut negara Indonesia bukan milik perorangan atau golongan.
Dia pun mengungkit pernyataan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang menyebut Jokowi sebagai petugas partai.
"Bu Mega ketua partai, anaknya Bung Karno, masa tidak ingat kata-kata bapaknya sendiri yang mengatakan ini," jelas Gatot Nurmantyo.
"Yang begitu luar biasa memikirkan bahwa negara ini bukan untuk perorangan, bukan golongan tapi seluruh (masyarakat)," sambungnya.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News